BONE BOLANGO, suaraindonesia1.com – Pelayanan pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Kepolisian Resor (Polres) Bone Bolango kembali disoroti. Andika, seorang aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) setempat, menyatakan bahwa layanan tersebut terkesan amburadul dan mempersulit masyarakat, khususnya para pelamar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Berdasarkan keluhan yang diterimanya, Satuan Intelijen dan Keamanan (Intelkam) Polres Bone Bolango diduga lalai dan menciptakan hambatan dalam proses pengurusan dokumen tersebut. Padahal, SKCK merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi para pelamar PPPK.
“Ini tidak sesuai dengan Program Polri PRESISI yang seharusnya responsif terhadap masyarakat. Justru yang terjadi, masyarakat terindikasi dipersulit dan tidak ada kejelasan dalam proses pelayanan,” tegas Andika dalam keterangannya, Rabu (23/11).
Menurut penuturan para pengurus, mereka telah datang sejak pagi buta, pukul 05.30 WITA, namun hingga kini tidak juga diberikan nomor antrian. Kondisi ini membuat masyarakat kelabakan dan terpaksa bolak-balik ke Polres tanpa kepastian. Andika menyayangkan nasib masyarakat yang datang dari daerah jauh seperti Bone Pesisir dan Pinogu yang harus menanggung beban tambahan akibat ketidakpastian ini.
Menyikapi hal tersebut, Andika meminta secara tegas kepada Kepala Satuan (Kasat) Intelkam Polres Bone Bolango untuk segera mengevaluasi dan memperbaiki layanan SKCK. Peringatan ini disampaikan agar Polres Bone Bolango tidak terus mengalami penurunan rating kepercayaan di mata publik.
Lebih lanjut, Andika juga mendesak Kapolres Bone Bolango untuk turun tangan mengevaluasi kinerja Kasat Intelkam. “Kami mendesak Kapolres untuk mengevaluasi kerja Kasat Intelkam yang dinilai tidak menjaga integritas Polres Bone Bolango di mata masyarakat,” pungkasnya. (Rep/JO)
