Merangin - suaraindonesia1.com, Bupati Merangin H M Syukur melalui Wabup H A Khafidh, mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi Dewan, terhadap nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) Perubahan Merangin 2025, Rabu malam (17/9).
Pandangan umum fraksi-fraksi Dewan tersebut, disampaikan jurubicaranya masing-masing pada rapat paripurna DPRD Merangin, yang dipimpin Wakil Ketua I Herman Effendi didampingi Wakil Ketua II Ahmad Fahmi, dihadiri 24 orang dari 35 orang Dewan.
Tampak hadir pada paripurna itu, unsur Forkopimda, Pj Sekda Merangin Zulhifni, para Asisten Setda Merangin, para Staf Ahli Bupati, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pejabat administrator, tokoh masyarakat dan utusan sejumlah organisasi.
Pada paripurna itu, Fraksi PAN melalui jurubicaranya Alhanim Assadiqqi minta perubahan APBD 2025 yang dilakukan benar-benar akan memberikan manfaat aecara optimal bagi masyarakat.
‘’Dalam perubahan APBD 2025 dibutuhkan kehati-hatian, kecermatan dan keterlibatan semua pihak, agar kebijakan yang diambil dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata dan berkeadilan,’’ujar Alhanim Assadiqqi.
Fraksi PAN menyoroti tandangan-tantangan eksternal dan internal yang dihadapi, mulai dari ketergantungan transfer dana Pusat, sektor ekonomi kreatif, pengelolaan lingkungan, ketimpangan pendidikan, pelayanan kesehatan dan infrastruktur.
Sedangkan Fraksi PPP melalui jurubicaranya Teguh Wahyudi, menegaskan prioritas pembangunan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sering kali tidak dibarengi dengan perencanaan yang matang, sehingga proyek mangrak atau tidak optimal.
Serapan anggaran yang masih rendah juga tidak luput dari pertanyaan Fraksi PPP. Fraksi ini juga mempertanyakan terjadinya penurunan pendapatan daerah. Meskipun penurunan itu tidak signifikan secara nominal perlu menjadi perhatian serius.
‘’Penurunan pendapatan daerah ini mencerminkan adanya kendala dan tantangan yang tidak terantisipasi. Jika tidak ditangani secara strategis, kondisi ini dapat mempengaruhi stabilitas fiskal dan keberlanjutan pembangunan,’’ujar Teguh Wahyudi.
Fraksi Golkar melalui jurubicaranya Samdianto menekankan, asset daerah yang terbengkalai dan tidak produktif, agar tidak menjadi beban anggaran daerah mohon penjelasan bagaimana solusinya.
‘’Penambahan anggaran yang terjadi di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mohon dijelaskan manfaat dari penambahan anggaran tersebut secara terinci dan teliti,’’ujar Samdianto.
Fraksi Gerindra yang disampaikan gurubicaranya Saprion, minta penjelasan faktor-faktor penyebab perubahan ABPD 2025, khususnya pendapatan dan belanja daerah. Fraksi ini juga mempertanyakan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
‘’Kami Fraksi Gerindra menyarankan asset-asset daerah yang tidak produktif lagi, untuk secapatnya dilakukan lelang, agar bisa mengurangi beban pembiayaan Pemerintah Daerah,’’pinta Saprion.
Sementara itu Fraksi Nasden minta dalam mengalokasikan anggaran, hendaknya pembangunan yang dilakukan harus secara merata berdasarkan skala prioritas. Progres penyelesaian kepala desa yang bermasalah juga menjadi sorotan fraksi ini.
Fraksi Demokrat minta peningkatan mutu pendidikan dari program yang ada belum terlihat sebagai skala prioritas. Rusaknya ruas jalan kabupaten terutama dari Simpang Seling ke Muarajernih, Kibul sampai Ngaol, Kibul sampai Batang Kibul.
Selain itu dari Bangko sampai Sungai Kapas serta ruas jalan Pinang Merah sampai Mampun Baru, belum terlihat perbaikan jalan tersebut, sementara jalan itu akses masyarakat dan apa langkah yang akan dilakukan?
Fraksi Perindo minta penjelasan penyebab turunnya pendapatan asli daerah, kenaikan bembiayaan, PPPK paruh waktu yang pindah dari satu sekolah ke sekolah lain mohon untuk dijelaskan.
Begitu juga dengan anggaran pembangunan fisik di setiap OPD, hendaknya pembnagunan fisik yang dilakukan melibatkan pemerataan di setiap daerah, sehingga tidak terjadi kecemburuan sosial.
Fra
