Gorobtalo – SuaraIndonesia1.com, Aliansi Masyarakat Sipil Bersih dan Amanah (ALMISBAH) melayangkan kecaman keras terhadap pernyataan kontroversial yang disampaikan kader PDI Perjuangan, Wahyu Moridu, yang dengan enteng mengatakan “rampok saja negara.” Pernyataan tersebut dinilai bukan hanya bentuk pelecehan terhadap etika publik, tetapi juga penghinaan terhadap jutaan rakyat yang selama ini berjuang melawan ketidakadilan dan korupsi.
“Ucapan ini bukan hanya mencederai akal sehat, tetapi juga mengkhianati mandat rakyat. Seorang kader partai yang secara terbuka mendorong perampokan terhadap negara jelas telah menyimpang dari nilai-nilai dasar konstitusi dan tanggung jawab sebagai pelayan publik,” tegas Almisbah dalam pernyataan resminya, Sabtu (21/9/2025).
ALMISBAH menilai, pernyataan Wahyu Moridu tidak bisa dianggap sekadar “slip of the tongue” atau guyonan belaka. Dalam konteks politik hari ini, ucapan itu mencerminkan kekosongan tanggung jawab politik dan nihilnya kesadaran akan amanah publik. Terlebih, pernyataan tersebut dilaporkan terjadi dalam kondisi yang memperburuk citra—yakni ketika yang bersangkutan dalam keadaan mabuk.
“Ini bukan kesalahan teknis atau kesalahpahaman semantik. Ini adalah bukti nyata pembusukan moral di tubuh partai politik, yang seharusnya menjadi garda terdepan perubahan dan penjaga keadaban publik. Jika partai meresponsnya dengan bahasa yang lunak, penuh kalkulasi, dan tanpa empati terhadap rakyat, maka jurang antara elite politik dan masyarakat akan semakin melebar,” lanjut pernyataan tersebut.
Tidak hanya itu, ALMISBAH juga menyoroti respons Ketua DPW PDI Perjuangan yang dinilai terlalu normatif dan sarat politisasi. “Pernyataan yang hanya berisi kalimat pengaman politik mencerminkan kegagalan kepemimpinan dalam membaca kemarahan publik dan krisis moral yang sedang terjadi. Dalam situasi seperti ini, masyarakat menuntut ketegasan, bukan sekadar janji evaluasi internal,” ujar Almisbah.
Menurut ALMISBAH, sebagai partai besar yang mengaku menjunjung tinggi Pancasila dan keadilan sosial, PDI Perjuangan harus membuktikan komitmennya melalui langkah konkret, bukan sekadar teguran ringan atau pembelaan normatif.
“Pemecatan terhadap yang bersangkutan adalah langkah minimal. Lebih jauh, perlu dilakukan evaluasi internal dan penataan ulang pendidikan politik kader secara menyeluruh. Bila partai tidak mampu bersikap tegas terhadap kadernya sendiri, bagaimana mungkin rakyat percaya mereka akan tegas terhadap korupsi, ketidakadilan, dan penyalahgunaan kekuasaan?” tandas Almisbah.
ALMISBAH juga mendesak Ketua DPW PDI Perjuangan untuk mengambil posisi yang berpihak kepada rakyat, bukan sekadar menyelamatkan citra partai. Dalam kasus pernyataan Wahyu Moridu, rakyat menuntut kejelasan sikap: apakah partai berdiri membela kepentingan publik atau justru melindungi kader yang mencederai etika sosial.
“Rakyat tidak membutuhkan diplomasi politik di atas luka sosial mereka. Rakyat butuh ketegasan. Partai politik harus sadar bahwa etika publik bukan sekadar ornamen, melainkan fondasi. Tanpa itu, tidak ada lagi yang membedakan partai pejuang rakyat dari sekadar organisasi yang haus kekuasaan,” tegas Almisbah.
Menutup pernyataannya, Almisbah menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga ada putusan konkret dan mengikat.
“Sudah saatnya partai politik di Indonesia sadar bahwa tanggung jawab moral adalah bagian dari tanggung jawab konstitusional. Jika dibiarkan, maka krisis kepercayaan publik terhadap partai politik akan semakin dalam,” pungkasnya.
