Gorontalo Utara – SuaraIndonesia1.com, Kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Gorontalo Utara, Tamrin Sirajudin, mendapat sorotan tajam dari kalangan pemuda. kritik keras ini dilontarkan oleh tokoh pemuda Gorontalo Utara, Adrian Pianus, usai mendengar langsung keluhan masyarakat terkait persoalan pencemaran lingkungan yang bersumber dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Molantadu, saat kunjungan kerja Wakil Bupati Gorontalo Utara pada Kamis (11/9/2025).
Keluhan warga tersebut tidak hanya diungkap secara lisan, namun juga diperkuat melalui aduan tertulis bernomor 140/MLD-223/IX/2025 yang disampaikan oleh tokoh masyarakat Desa Molantadu, Sofyan Yusuf, kepada pimpinan DPRD Kabupaten Gorontalo Utara.
Adrian menilai, berbagai aduan masyarakat ini menjadi bukti nyata lemahnya penanganan DLH. Ia menyebutkan beberapa indikator utama yang menggambarkan buruknya kinerja DLH dalam menangani persoalan TPA Molantadu.
Pertama, meskipun masyarakat telah berulang kali menyampaikan keluhan langsung kepada Kadis DLH, hingga kini belum ada langkah konkret yang dilakukan. Kedua, Kadis DLH dinilai tidak pernah meninjau langsung lokasi TPA, dan hanya mengandalkan Kabid yang ditugaskan. Ketiga, persoalan TPA Molantadu bukanlah hal baru. Keluhan masyarakat sudah bergulir sejak dua tahun lalu, namun baru mendapat perhatian serius setelah adanya rencana kunjungan bupati dan wakil bupati ke lokasi tersebut.
Menurut Adrian, kondisi ini bukan sekadar menunjukkan lemahnya penanganan teknis, tetapi juga menggambarkan kurangnya loyalitas seorang pimpinan OPD terhadap semangat kepemimpinan bupati dan wakil bupati yang berkomitmen kuat membela kepentingan rakyat.
“Kalau seorang Kadis tidak pernah turun langsung ke lokasi, bagaimana bisa memahami masalah secara menyeluruh? Kinerja seperti ini jelas merugikan masyarakat dan mengganggu konsentrasi pimpinan,” tegas Adrian.
Ia menambahkan, kinerja Kadis DLH justru berpotensi mengganggu fokus kerja Bupati dan Wakil Bupati. Padahal, kedua pimpinan daerah tersebut seharusnya bisa berkonsentrasi pada agenda pembangunan yang lebih luas.
“Kalau Kadis DLH benar-benar kerja, tidak mungkin Wakil Bupati turun tangan untuk menyelesaikan persoalan ini,” ungkapnya dengan nada tegas.
Adrian juga mendesak agar Bupati dan Wakil Bupati segera melakukan evaluasi serius terhadap Kadis DLH, demi memastikan persoalan TPA Molantadu dapat ditangani secara komprehensif dan berkelanjutan. ia mengingatkan, jika dibiarkan berlarut-larut, pencemaran yang bersumber dari TPA tersebut berpotensi menimbulkan dampak panjang, baik terhadap kesehatan masyarakat maupun kelestarian lingkungan.
Terahir Adrian mengingatkan seluruh pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara untuk menjadikan kasus ini sebagai pelajaran penting, agar benar benar sejalan dengan semangat salam kinerja Pemda.
