BONE BOLANGO, suaraindonesia1.com - Seorang oknum ASN di Kesbangpol Bone Bolango berinisial (H) yang diduga terlibat pinjaman finance tengah menjadi sorotan publik. Alih-alih menunjukkan empati dan tanggung jawab, oknum tersebut justru lebih memilih untuk menjaga nama baiknya di tengah situasi pelik.
Cerita bermula ketika sebuah masalah serius muncul, yang melibatkan oknum ASN tersebut. Bukannya mencari solusi atau setidaknya menunjukkan penyesalan, oknum tersebut malah sibuk menepis segala tuduhan dan memutarbalikkan fakta. Ironisnya, di saat yang sama, ada nyawa manusia yang terancam karena masalah ini.
Aktivis yang geram mulai mempertanyakan integritas dan moralitas oknum ASN tersebut. "Bagaimana bisa seorang abdi negara hanya mementingkan citra diri, daripada nyawa seseorang?"
Desakan agar oknum tersebut bertanggung jawab semakin kencang, namun hingga kini, ia tetap bergeming, bersembunyi di balik dalih-dalih tak berdasar. Tindakan "membiarkan korban sekarat" dinilai sebagai pelanggaran etika dan kemanusiaan fundamental yang secara otomatis melanggar kewajiban integritas dan keteladanan PNS. Hal ini merupakan pelanggaran berat terhadap hampir semua pilar etika dan disiplin yang diatur dalam PP No. 94 Tahun 2021.
Situasi ini menjadi tamparan keras bagi institusi Kesbangpol Bone Bolango, menyoroti pentingnya etika dan integritas bagi setiap ASN. Publik menuntut keadilan dan berharap kasus ini bisa menjadi pelajaran agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
Kami meminta kepada Kepala Kesbangpol Bone Bolango untuk segera lakukan evaluasi kepada anggotanya. Korban sudah masuk RS, tapi oknum masih mementingkan citra dan nama baik. Orang-orang seperti itu harus dikeluarkan. Jikalau tidak, Bapak Kepala Badan sendiri yang bisa mundur secara terhormat andaikata tidak mampu menangani anggotanya.
Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango harus bertindak segera sebelum ini menjadi masalah serius besar, apalagi hanya persoalan pinjaman yang kemudian mengancam nyawa seseorang dan menyebabkan stres akibat ulah oknum ASN tersebut.
Kami punya bukti-bukti yang kuat, dan tidak segan-segan untuk membawakan ini ke ranah hukum jikalau Pemerintah Daerah tidak mampu menangani perkara ini.
Reporter: JO
