.jpg)
BONE BOLANGO, suaraindonesia1.com – Front Pemberantas Korupsi Gorontalo (FPKG) mengumumkan akan menggelar Aksi Unjuk Rasa Jilid Ke-4 pada minggu depan. Aksi ini merupakan bentuk tekanan berkelanjutan untuk mendesak penyelesaian dua kasus dugaan korupsi dan perbuatan melawan hukum yang terjadi di Dinas BKPD dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bone Bolango.
Dalam rilisnya, FPKG mendesak sejumlah pihak untuk segera mengambil tindakan konkret. Berikut adalah enam tuntutan utama yang akan disampaikan:
1. Kepada Kapolda Gorontalo: untuk menekan Polres Bone Bolango agar mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) dan perbuatan melawan hukum di Dinas BKPD dan BKPSDM.
2. Kepada Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango: untuk menyerahkan bukti-bukti dugaan kelalaian dan perbuatan melawan hukum yang telah dikumpulkan.
3. Kepada Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango: untuk mengambil langkah tegas dengan mencopot Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bone Bolango yang diduga terlibat dalam kasus ini.
4. Kepada Kapolres Bone Bolango: untuk tidak menutup mata terhadap kasus ini dan memastikan proses hukum berjalan transparan.
5. Kepada Ombudsman Perwakilan Gorontalo: untuk turut melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap dugaan maladministrasi dalam kedua kasus tersebut.
6. Kepada DPRD Kabupaten Bone Bolango: untuk menggunakan fungsi pengawasannya dengan mendesak pencopotan Sekda dan Kepala Dinas (Kadis) BKPSDM Bone Bolango.
Aksi unjuk rasa rencananya akan berlangsung secara bergerak di empat lokasi, yaitu:
· Kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo
· Kantor Ombudsman Perwakilan Gorontalo
· Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bone Bolango
· Kantor Bupati Bone Bolango
Koordinator Lapangan FPKG, Fahrul Wahidji, menegaskan komitmen organisasinya. "FPKG konsisten menuntut keadilan dan transparansi dalam penanganan kedua kasus ini. Kami mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), baik di lingkungan eksekutif maupun legislatif, untuk menanganinya dengan sungguh-sungguh dan tidak berkompromi dengan praktik korupsi," ujarnya.
Aksi ini merupakan bagian dari upaya masyarakat sipil untuk mengawal pemerintahan yang bersih dan akuntabel di Kabupaten Bone Bolango.
#FPKG #AksiUnjukRasa #BersihBoneBolango #AntiKorupsi
(Rep/JO)
