TAMBOLAKA, SUARAINDONESIA1.COM – Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Rudolf Radu Holo, menyoroti serius dugaan keterlibatan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam praktik tidak etis di lingkungan pemerintahan daerah. Dugaan tersebut mencakup permintaan fee, janji pekerjaan, hingga keterlibatan dalam pengaturan proyek di luar kewenangan mereka.
Rudolf menyampaikan perhatian tersebut kepada SuaraIndonesia1.com pada 8 Oktober 2025. Menurutnya, isu dugaan keterlibatan ASN dalam proyek-proyek tertentu, termasuk proyek Revit, berpotensi menimbulkan risiko besar terhadap integritas tata kelola pemerintahan.
“Jika memang benar ada oknum ASN yang bermain di balik layar dalam proyek-proyek daerah, hal ini menjadi persoalan serius yang harus ditindaklanjuti,” tegas Rudolf.
Ia menegaskan, DPRD Sumba Barat Daya memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan proyek dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Karena itu, isu ini akan menjadi agenda pembahasan dalam rapat paripurna DPRD SBD.
“Langkah selanjutnya, isu ini akan kami bahas lebih lanjut di ruang paripurna sebagai bentuk komitmen DPRD terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek serta penggunaan dana publik,” jelasnya.
Pernyataan Ketua DPRD SBD ini menegaskan komitmen lembaga legislatif daerah untuk terus mengawal integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap proses pengelolaan anggaran dan pelaksanaan proyek di Kabupaten Sumba Barat Daya.
**** SUARAINDONESIA1.COM **
