BOLMONG, suaraindonesia1.com – Jhul Ohi, aktivis putra asli Bolaang Mongondow Raya, mendesak aparat penegak hukum untuk segera menindak tegas kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang masih beroperasi di Desa Potolo, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara.
Aktivitas tambang ilegal ini diduga sudah menggunakan alat berat ekskavator dan menunjukkan pembiaran yang mencoreng wibawa hukum. “Mereka seolah menantang hukum, dan ini memperlihatkan lemahnya penegakan aturan di lapangan,” ujar Jhul.
Ia menilai pembiaran tersebut tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga menumbuhkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat. “Kalau uang tambang sudah menetes sampai ke meja para perwira, jangan harap hukum akan berjalan. Yang terjadi bukan lagi penegakan hukum, tapi jual beli ketenangan. Hasilnya jelas, tambang ilegal tetap beroperasi, rakyat dirugikan, lingkungan hancur, dan aparat justru diam seribu bahasa,” tegasnya.
Lebih lanjut, Jhul menyoroti praktik penertiban yang tidak adil. Beberapa lokasi tambang ditertibkan, sementara lokasi lain dibiarkan beroperasi karena diduga rutin menyetor uang keamanan.
Merespons hal ini, Jhul Ohi mendesak Kapolres Kotamobagu untuk melakukan audit internal dan pemeriksaan etik terhadap anggotanya yang diduga terlibat. “Jikalau Kapolres dan Kapolda tidak sanggup bersih-bersih, biarkan Mabes Polri yang turun tangan. Publik sudah muak dengan permainan ini,” tandasnya.
Desakan ini semakin menguat mengingat Presiden Prabowo Subianto telah memberikan ultimatum keras terhadap jenderal TNI dan Polri yang membekingi tambang ilegal. Peringatan ini disampaikan dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR 2025, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Jumat, 15 Agustus 2025.
Namun, di tengah upaya reformasi Polri yang digalakkan pemerintah, masih ditemukan oknum aparat yang diduga mengabaikan instruksi langsung Presiden untuk menertibkan PETI di seluruh Indonesia. Keberanian oknum ini dinilai semakin memperburuk elektabilitas dan citra institusi kepolisian.
