GORONTALO, suaraindonesia1.com — Kepada Walikota Kota Gorontalo, hari ini publik menuntut jawaban. Kita dihadapkan pada sebuah peristiwa tragis, seorang warga yang seharusnya mendapatkan pertolongan cepat justru kehilangan nyawanya. Bukan karena fasilitas tidak ada, bukan karena tenaga medis kurang, tetapi karena diduga terjadi kelalaian manajerial yang sangat fatal di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Gorontalo dan Puskesmas Sipatana.
Beberapa waktu kemarin, publik dikagetkan dengan vidio pasien yang dibawa menggunakan kendaraan umum. Vidio tersebut memperlihatkan bahwa pasien kondisi sangat kritis sehingga membutuhkan perawatan secara cepat dan diharus dilarikan ke rumasakit yang memadai. Namun pihak puskesmas meminta kepada pihak keluarga untuk menunggu draiver ambulance berjam jam. Setelah menunggu sekian lama, keluarga korban hanya mendapatkan jawaban bahwa "draiver tersebut akan beranding volibal di dinas kesehatan untuk merayakan hari kesehatan nasional". Yang paling menyakitkan, setelah dibawah ke rumasakit menggunakan taksi online, telaj terkonfirmasi bahwa pasien sudan meninggal dunia.
Perihal ini menjadi gambaran besar bahwa Dinas Kesehatan Kota dan Puskesmas Sipatana telah mengorbankan nyawa manusia hanya karena euforia dalam satu hari. Masyarakat tidak bisa lagi menerima jawaban normatif, apalagi pembelaan yang menutupi kelemahan sistem. Yang publik lihat adalah: ambulans terlambat, koordinasi buruk, dan kepemimpinan yang abai.
Ini bukan kesalahan teknis. Ini adalah kegagalan struktural. Karena itu, dengan hormat namun sangat tegas kami meminta: Wali Kota Gorontalo harus mengambil langkah berani dan bermartabat dengan mencopot Kadis Kesehatan Kota Gorontalo dan Kepala Puskesmas Sipatana dari jabatannya.
Tidak ada alasan untuk mempertahankan pimpinan yang gagal memastikan standar layanan dasar, apalagi ketika kelalaian tersebut berujung pada hilangnya nyawa warga. Aparat pemerintah yang memegang amanah kesehatan publik harus bertanggung jawab, bukan hanya secara moral, tetapi juga secara administratif.
Pencopotan bukan sekadar hukuman. Ini adalah pesan bahwa pemerintah kota berdiri di pihak rakyat, bahwa keselamatan warga adalah prioritas tertinggi, dan bahwa jabatan publik bukan tempat berlindung dari konsekuensi. Wali Kota harus menunjukkan keberpihakan nyata kepada masyarakat dengan mengambil tindakan tegas. Ketika institusi gagal, maka pemimpinnya harus bertanggung jawab.
Reporter: JO
