BONE BOLANGO, suaraindonesia1.com — Tokoh Aktivis Gorontalo Fahrul Wahidji mengeluarkan desakan kepada Kepala Kepolisian Resor (Polres) Bone Bolango untuk segera mengambil peran aktif dan tegas dalam meredam gejolak stabilitas politik dan sosial di Kabupaten Bone Bolango. Desakan ini disampaikan menyikapi dinamika yang terjadi di tengah masyarakat, khususnya menyangkut hubungan antara kubu Bupati dan Wakil Bupati yang dinilai mulai mengganggu kondusifitas daerah.
Fahrul Wahidji secara spesifik meminta kepada Kapolres Bone Bolango, AKBP Supriantoro, S.H, S.I.K., untuk "turun gunung" dan memimpin langsung upaya pendamaian serta menjaga stabilitas Bone Bolango. "Kami meminta Bapak Kapolres Bone Bolango, AKBP Supriantoro, untuk tidak ragu memimpin upaya damai dengan Peran Khambtibmas. Stabilitas daerah adalah harga mati. Kepolisian memiliki peran vital sebagai penengah dan penjaga ketertiban agar konflik politik di tingkat elit tidak berimbas pada perpecahan di masyarakat," ujar Fahrul Wahidji dalam keterangan persnya.
Fahrul Wahidji juga menyoroti adanya dugaan pengerahan atau mobilisasi massa yang bersifat provokatif. Ia menegaskan agar Kapolres segera mengambil tindakan preventif dan represif terhadap setiap upaya yang mengarah pada perpecahan. "Kami mendesak Kapolres Bone Bolango untuk menghentikan segera segala bentuk mobilisasi massa provokatif yang mengguncang stabilitas, baik itu yang mengatasnamakan kubu Bupati maupun kubu Wakil Bupati. Aparat harus netral dan tegas demi kepentingan daerah," tambahnya.
Kepolisian harus menjamin bahwa setiap perbedaan pandangan atau konflik elit diselesaikan di koridor hukum dan etika, bukan melalui tekanan massa atau aksi-aksi anarkis.
Lebih lanjut, Fahrul Wahidji mengingatkan bahwa penegakkan hukum tidak boleh tumpul di tengah konflik kekuasaan. Ia mendesak agar seluruh proses hukum yang sedang berjalan atau yang muncul akibat dinamika politik di Bone Bolango harus berjalan sesuai koridor dan dilakukan secara transparan, adil, dan tanpa pandang bulu. "Jika ada indikasi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak mana pun, maka penegakkan hukum harus berjalan profesional. Jangan sampai polemik politik ini dimanfaatkan untuk mengintervensi atau menghambat proses hukum yang berlaku. Kepastian hukum adalah kunci menjaga kepercayaan publik," tutupnya.
Fahrul Wahidji berharap Kapolres Bone Bolango dapat merespons desakan ini dengan cepat dan mengambil langkah-langkah konkret, memastikan Bone Bolango kembali kondusif dan fokus pada pembangunan daerah.
Reporter: JO
