BONE BOLANGO, suaraindonesia1.com – Fahrul Wahidji, tokoh aktivis dan pemerhati kebijakan publik, hari ini menyampaikan seruan keras kepada Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango. Ia meminta agar Pemerintah Daerah segera merangkul akademisi dan orang-orang berakal sehat dalam kepemerintahan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah. Seruan ini muncul menyusul kekhawatiran atas gonjang-ganjing stabilitas politik yang dipicu oleh kisruh antara pendukung kedua belah pihak.
Dalam pernyataannya, Fahrul Wahidji menyoroti tiga isu krusial yang harus segera diatasi:
1. Stabilitas Daerah dan Kisruh Politik Pendukung
Fahrul Wahidji menekankan bahwa ketidakstabilan yang bersumber dari gesekan antara pendukung Bupati dan Wakil Bupati telah mengganggu fokus pemerintah daerah.
“Energi pemerintah daerah seharusnya dicurahkan penuh untuk pembangunan dan pelayanan publik, bukan untuk meredam konflik politik antar pendukung. Keharmonisan antara pemimpin daerah adalah kunci stabilitas. Jika elite terus gaduh, masyarakatlah yang rugi,” tegas Wahidji.
2. Krisis Penasihat dan Kebijakan Berbasis Bukti
Ia mengkritik adanya krisis penasihat yang objektif di lingkaran kekuasaan. Menurutnya, peran akademisi dan pemikir yang berakal sehat kurang dominan dalam memberikan masukan strategis.
“Penyelesaian masalah Bone Bolango memerlukan ilmu pengetahuan, data valid, dan objektivitas. Para akademisi dan intelektual harus digandeng agar kebijakan yang diambil benar-benar berbasis bukti, terukur, dan bukan hanya berdasarkan kepentingan sesaat atau asumsi belaka,” lanjutnya.
3. Penempatan Jabatan Harus Berdasarkan Kompetensi, Bukan Kedekatan
Poin paling tajam yang disampaikan Wahidji adalah tentang perlunya pembersihan birokrasi dan orang-orang di lingkaran kekuasaan dari kepentingan pribadi. Ia mendesak agar seluruh struktur pemerintahan, khususnya di posisi strategis, diisi oleh individu yang memiliki pendidikan tinggi dan integritas moral.
“Birokrasi ini harus diisi dengan orang-orang yang berpendidikan dan berakal sehat. Kita harus menghentikan budaya menempatkan ‘orang menjilat’ atau ‘orang berkepentingan’ yang hanya merusak sistem dan menciptakan kebijakan yang bias. Bone Bolango butuh birokrat dan teknokrat yang profesional dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat,” tutup Wahidji.
Fahrul Wahidji berharap Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango dapat segera mengambil langkah nyata untuk membangun tim penasihat yang kuat, tim kerja yang baik dan independen, serta mengedepankan rekonsiliasi politik demi terciptanya Bone Bolango yang damai dan maju.
Reporter: JO
