Manado - Suaraindonesia1, Sandiwara hukum di Sulawesi Utara kembali memanas! Insiden pemukulan brutal terhadap juru sita Pengadilan Negeri (PN) Manado di Corner 52 kini menjadi sorotan nasional. Pasalnya, pelaku utama yang diduga kuat terlibat dalam aksi kekerasan itu — Ko Simon dan RYT alias Yusak — masih bebas berkeliaran, meski statusnya telah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik.
Ketegangan antara Polda Sulawesi Utara dan PN Manado pun tak bisa disembunyikan lagi. Di balik ketegasan hukum, kini muncul tanda tanya besar: apakah keadilan masih berlaku sama bagi semua orang di Bumi Nyiur Melambai ini? Ketua PN Manado Angkat Suara: “Kami Bekerja Berdasarkan Undang-Undang!”
Ketua PN Manado, Achmad Peten Sili, SH., MH., menyampaikan apresiasi atas langkah cepat penyidik yang telah menetapkan tersangka. Namun, ia juga menyuarakan kekecewaan dan keprihatinan mendalam atas lambatnya penahanan terhadap para pelaku kekerasan lainnya.
“Kami menjalankan tugas berdasarkan perintah undang-undang. Jika aparat pengadilan yang menjalankan hukum malah dipukul, lalu siapa yang akan melindungi hukum itu sendiri?” tegas Achmad Peten Sili dalam pernyataannya. Eksekusi yang Berujung Chaos
Insiden bermula ketika tim juru sita PN Manado melaksanakan eksekusi sesuai putusan pengadilan. Namun, proses tersebut berubah ricuh setelah muncul kelompok yang mengaku sebagai pihak terkait, dipimpin oleh Ko Simon. Kericuhan tak terhindarkan, dan sejumlah petugas PN Manado menjadi korban pemukulan.
Video kejadian itu kini viral di media sosial, memicu gelombang kemarahan publik. Banyak netizen mempertanyakan keberanian aparat hukum dalam menindak tegas para pelaku, terutama jika benar ada keterlibatan pihak berpengaruh di balik layar. Polda Sulut Diminta Tegas
Publik kini menantikan langkah nyata dari Polda Sulawesi Utara. Ketua PN Manado secara terbuka menantang kepolisian agar tak berhenti hanya pada penetapan tersangka.
“Kami menunggu aksi nyata, bukan hanya janji. Jangan biarkan masyarakat berpikir hukum bisa dipilih-pilih siapa yang bisa disentuh dan siapa yang tidak,” tambahnya. Keadilan Diuji di Bumi Nyiur Melambai
Kasus ini bukan sekadar soal pemukulan. Ini adalah ujian besar bagi wajah penegakan hukum di Sulawesi Utara. Ketika juru sita — simbol pelaksana hukum — bisa diserang dengan mudah, maka kepercayaan publik terhadap lembaga hukum ikut dipertaruhkan.
Kini, masyarakat menanti:
Apakah hukum di Sulawesi Utara masih punya taring, atau sudah mulai mengenal istilah baru — prioritas hukum bagi kalangan tertentu?
Dalam kesempatan yang sama Jemmy Kamasi selaku Ketua Adat Minahasa LSM "Um Banua" Sulawesi Utara merasa merasa sangat prihatin penegakan hukum di Sulawesi Utara oleh karena itu Jemmy Kamasi selaku lembaga kontrol sosial dan masyarakat meminta kepada Ketua Tim Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie dan Kapolri Listyo Sigi Prabowo serta anggota tim yang ada agar dapat mengawasi kinerja Polda Sulut,larena kasus ini menyangkut penegakan hukum dan penghinaan terhadap alat negara yang menurut Presiden Prabowo Subianto hukum harus ditegakan tanpa pandang bulu;
Editor: Angky T
