GORONTALO, suaraindonesia1.com – Aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Desa Sari Tani kini telah berubah menjadi sumber keresahan yang nyata bagi masyarakat. Suara mesin tambang yang meraung siang dan malam, aliran sungai yang mulai tercemar, hingga lahan pertanian yang rusak parah adalah bukti bahwa kerakusan telah mengalahkan akal sehat. Ironisnya, di tengah jeritan warga dan kerusakan lingkungan yang kian meluas, aparat penegak hukum seolah menutup mata.
Koordinator BEM Provinsi Gorontalo menegaskan bahwa toleransi terhadap praktik ilegal semacam ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah konstitusi. Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan segelintir orang yang menjadikan tambang ilegal sebagai ladang keuntungan pribadi, sementara rakyat menjadi korban dari keserakahan itu.
BEM Provinsi Gorontalo telah menggelar aksi pada 5 November 2025 di depan Polda Gorontalo yang berakhir chaos. Koordinator BEM menyampaikan, “Perihal ini akan tetap kita tindak lanjut sampai kapanpun, manakala belum ada tindakan dari kepolisian.”
Kami juga mendesak bahwa Polda Gorontalo harus segera memanggil dan memeriksa HR selaku pelaku usaha dan pengepul setoran di wilayah tersebut. Bila aparat daerah gagal atau terkesan melindungi para pelaku, maka BEM Provinsi Gorontalo tidak akan tinggal diam. “Kalau Polda tidak mampu, kami bawa ke Mabes Polri; Tambang Sari Tani harus ditutup,” kata Almisbah.
Tidak ada alasan untuk membiarkan hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Aktivitas PETI bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga merampas masa depan masyarakat dan generasi mendatang. Saat rakyat resah, mahasiswa wajib bersuara. Dan kali ini, suara itu jelas: Tutup aktivitas PETI di Desa Sari Tani, bersihkan aparat dari dugaan keterlibatan, dan kembalikan keadilan untuk rakyat!
Kami juga akan menggelar aksi pada hari Jum'at di Polda Gorontalo dengan membawa massa aksi yang berlipat ganda. Kami tegaskan kembali, kami tidak akan pernah mundur sejengkalpun!
Reporter: JO
