GORONTALO, suaraindonesia1.com — Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Ichsan Gorontalo mengecam keras tindakan represif aparat Kepolisian Daerah Gorontalo terhadap massa aksi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gorontalo di depan Mapolda Gorontalo. Aksi tersebut menyuarakan advokasi terkait polemik aktivitas tambang ilegal dan praktik perdagangan batu hitam.
Aksi yang seharusnya menjadi ruang penyampaian pendapat secara damai justru berubah menjadi panggung kekerasan yang tidak dapat dibenarkan. Aparat kepolisian, yang semestinya menjadi pelindung masyarakat, kembali memperlihatkan wajah watak kekuasaan yang gagal memahami esensi demokrasi.
Presiden BEM Universitas Ichsan menegaskan bahwa tindakan pemukulan, intimidasi, dan penyeretan massa aksi adalah bentuk pelanggaran serius terhadap prinsip hukum, HAM, serta mencederai rasa keadilan publik.
“Kapolda Gorontalo harus bertanggung jawab penuh. Tindakan represif yang dilakukan aparat adalah bukti nyata bahwa ia gagal memimpin, gagal mengontrol anggotanya, dan gagal menjamin bahwa institusinya berpihak pada rakyat. Dengan ini, kami mendesak Kapolda Gorontalo untuk mundur dari jabatannya karena tidak mampu memanajemen aparat di bawah komandonya,” tegasnya.
Ia menambahkan, tuntutan mahasiswa atas maraknya tambang ilegal dan batu hitam merupakan persoalan serius yang justru berkaitan erat dengan kerusakan lingkungan, kerugian negara, dan dugaan praktik korupsi yang selama ini dibiarkan berlangsung.
“Alih-alih membuka ruang dialog dan memastikan penegakan hukum berjalan, aparat justru memilih jalan kekerasan. Ini adalah preseden buruk, dan kami tidak akan diam,” lanjutnya.
Presiden BEM Universitas Ichsan memastikan bahwa mahasiswa lintas kampus akan mengkonsolidasikan sikap bersama untuk menuntut penegakan hukum yang bersih, transparan, dan bebas kepentingan kelompok tertentu.
“Kami tidak bisa percaya pada institusi yang memusuhi rakyatnya sendiri. Jika Kapolda tidak mampu menjamin profesionalisme aparat, maka turun dari jabatan adalah pilihan paling terhormat.”
Aksi lanjutan dan desakan terbuka akan terus digelorakan hingga ada pertanggungjawaban yang jelas dan tegas dari Polda Gorontalo.
(JO)
