GORONTALO - SuaraIndonesia1.com, Menanggapi tuntutan massa aksi dari Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPD) yang mendesak adanya sanksi tegas terhadap salah satu anggota DPRD Kota Gorontalo dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang diduga terlibat dalam tindakan amoral, DPC PPP Kota Gorontalo memastikan langkah penindakan sedang diproses serius.
Sekretaris DPC PPP Kota Gorontalo, Oktar Ilahude, Menanggapi langsung Tuntutan tersebut, Senin (3/11/2025), ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah melayangkan pemanggilan kepada yang bersangkutan dan malam ini dijadwalkan akan dilakukan klarifikasi langsung.
“Memang tiga hari terakhir banyak Pemberitaan Terkait ini, kami sudah melayangkan panggilan kepada yang bersangkutan. Rencananya malam ini kita akan bertemu untuk mengklarifikasi,” ujar Oktar.
Ia menegaskan, partai akan menelusuri secara utuh kasus tersebut, termasuk mencari tahu pihak yang menyebarkan rekaman video yang memperlihatkan tindakan tidak pantas itu. Menurutnya, dari hasil penelusuran awal, video tersebut diambil di dalam ruang privat (mobil), namun justru menjadi konsumsi publik setelah tersebar luas di media sosial.
“Kita harus memperhatikan mana ruang publik dan mana ruang privat. Tapi kita juga harus tahu, siapa yang mengekspos keluar hingga videonya viral. Ini yang akan kami klarifikasi juga,” tambahnya.
Oktar menegaskan, PPP tidak akan mentolerir pelanggaran moral apapun, terutama yang mencoreng nama baik partai dan kepercayaan masyarakat.
“Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak menindak. Kami selalu menjaga marwah partai. Jika hasil klarifikasi menunjukkan pelanggaran berat, maka sanksinya juga akan berat,” tegasnya.
Meski begitu, ia mengakui bahwa keputusan akhir akan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk status hubungan pribadi kedua pihak yang terlibat, serta tinjauan moral dan keagamaan yang relevan.
“Kami tidak ingin gegabah. Kita diskusikan dulu dengan teman-teman, termasuk tingkat kesalahannya dari segi moral keagamaan,” jelasnya.
Oktar juga menyoroti sikap pihak keluarga yang lebih dulu memberikan klarifikasi ke publik. Menurutnya, partai lebih memilih mendengar langsung dari yang bersangkutan agar penilaian tidak bias.
“Kami juga heran, kenapa orang tuanya yang klarifikasi. Kami ingin dengar langsung dari yang bersangkutan, bukan dari orang tuanya,” ujarnya.
Ia menambahkan, partai menolak segala bentuk intervensi,
“ tidak ada tempat di PPP bagi orang-orang yang melakukan kesalahan lalu dibiarkan,” tutup Oktar.
