BUOL, suaraindonesia1.com — Aktivis dan pemerhati sosial Kabupaten Buol, Fikriawan J. Lupoyo, kembali menggemparkan ruang publik dengan kritik keras yang kini secara jelas diarahkan kepada Bupati Buol dan Dinas PUPR. Ia menilai kerusakan jalan yang dibiarkan bertahun-tahun bukan lagi sekadar kelalaian teknis, tetapi cerminan kegagalan kepemimpinan daerah.
Menurutnya, keadaan jalan di berbagai kecamatan semakin menunjukkan betapa lemahnya perhatian pemerintah kabupaten terhadap kebutuhan dasar warganya. Jalan berlubang, bergelombang, tergenang saat hujan, bahkan ada yang nyaris tidak bisa dilalui—semuanya dibiarkan memburuk tanpa langkah serius.
“Sudah bertahun-tahun masyarakat Buol bersabar. Tapi apa yang dilakukan Bupati dan PUPR? Kerusakan jalan ini seperti dianggap hal biasa, padahal inilah wajah nyata dari buruknya tata kelola pemerintahan,” ucap Fikriawan.
Ia menegaskan bahwa persoalan jalan bukan sekadar urusan teknis Dinas PUPR, tetapi juga bentuk nyata dari lemahnya kontrol, pengawasan, dan komitmen Bupati terhadap pelayanan publik. Ketika kerusakan terus dibiarkan, menurutnya, artinya pemerintah tidak sungguh-sungguh bekerja untuk rakyat.
“Akses jalan adalah urat nadi ekonomi rakyat. Ketika jalan rusak bertahun-tahun, itu menunjukkan ada sesuatu yang salah, bukan hanya pada instansi pelaksana, tetapi pada kepemimpinan tertinggi. Bagaimana mungkin Bupati tidak melihat atau pura-pura tidak melihat kondisi ini?” tegasnya.
Kritik Menyudutkan Kepemimpinan Daerah
Fikriawan menilai Bupati Buol gagal memastikan PUPR bekerja sesuai harapan. Janji perbaikan infrastruktur yang sering digaungkan, menurutnya, hanya berhenti sebagai retorika tanpa bukti di lapangan.
“Pertanyaannya bukan lagi di mana PUPR. Pertanyaannya: di mana Bupati Buol selama ini? Jika PUPR tidak bergerak, mengapa Bupati tidak menegur? Jika jalan rusak menahun, mengapa Bupati tidak turun langsung? Apakah pemerintah daerah benar-benar memahami penderitaan warganya? jika Bupati dan PUPR terus diam maka yang ditakutkan akan timbul paradigma Masyarakat bahwa ada permainan antara Bupati dan pihak PUPR.” katanya.
Ia menggambarkan bahwa kondisi yang terjadi sekarang menunjukkan adanya budaya kerja birokrasi yang nyaman dengan laporan administrasi, tetapi jauh dari realitas di lapangan. Sementara itu, masyarakat terus menjadi korban dari pembiaran yang berkepanjangan.
“Warga Buol setiap hari melewati jalan yang rusak, tapi seolah pemerintah hanya melewati laporan rapat yang rapi di atas meja. Ini bentuk ketidakpekaan yang memalukan. Pemerintah tidak boleh sebuta ini terhadap jeritan rakyat,” ungkap Fikriawan.
“Kerusakan Jalan Adalah Potret Kegagalan Pemimpin”
Fikriawan menegaskan bahwa kemajuan daerah mustahil tercapai jika akses dasar seperti jalan saja tidak mampu diselesaikan oleh pemerintah. Kerusakan jalan, menurutnya, adalah potret paling nyata tentang bagaimana prioritas pemerintah berjalan.
“Warga Buol berhak mendapatkan jalan yang layak. Dan jika sampai hari ini masih dibiarkan rusak, itu artinya Bupati dan PUPR gagal menjalankan amanah. Ini bukan lagi soal teknis, tapi soal keberpihakan. Soal keseriusan. Soal kepemimpinan,” pungkasnya.
(JO)
