GORONTALO, suaraindonesia1.com – Pandangan terhadap Novan Lahmudin disorot dalam suatu polemik. Novan Lahmudin, sosok yang selama ini mengaku aktivis, kini tampil sebagai juru bicara pribadi Mikson Yapanto, seorang anggota DPRD yang tengah menjadi sorotan publik atas kasus sidak tambang kontroversial di Bone Bolango.
Asumsi ke Kris, Deryl menyatakan: “Kayaknya Novan bukan aktivis, tapi Humas Mikson!”
Pemandangan ini memunculkan pertanyaan: aktivis macam apa yang sibuk membela pejabat, bukan memperjuangkan suara rakyat yang menuntut transparansi? Sikap Novan ini dipertanyakan sebagai suatu pengkhianatan kolektif terhadap idealisme. Ketika rakyat berhak mempertanyakan tindakan Mikson Yapanto yang melakukan sidak tanpa surat resmi—sebuah tindakan yang dipertanyakan legalitasnya—Novan justru memilih pasang badan total. Ia sibuk membangun narasi yang seolah-olah Mikson adalah simbol yang harus dilindungi dari kritik.
Sejak kapan tugas aktivis berubah? Aktivis sejati adalah pengawas kekuasaan, bukan tameng atau benteng bagi politisi. Namun, Novan memilih berdiri di garis pertahanan kekuasaan, mengabaikan keberpihakan pada rakyat yang sedang menuntut penjelasan di tengah isu tambang sensitif.
“Aktivis itu harus ada keberpihakan pada rakyat, bukan pada elite politik,” tegas suatu pandangan.
Lebih lanjut, Novan Lahmudin disebutkan menggiring opini bahwa kehadiran massa yang ingin bertanya langsung kepada Mikson Yapanto adalah bentuk tekanan politik. Menganggap tuntutan klarifikasi rakyat sebagai 'ancaman' menunjukkan bahwa aktivisme Novan dipertanyakan naluri keberpihakannya. Massa berkumpul bukan untuk mengancam, melainkan untuk meminta pertanggungjawaban anggota dewan yang tindakannya dipertanyakan di lapangan.
Sikap Novan ini dilihat sebagai bukti bahwa yang menyebut dirinya aktivis justru dapat berubah menjadi alat bagi kepentingan elit. Ketika konflik kepentingan terkuak, ia memilih menjatuhkan topeng idealismenya dan berdiri di belakang kekuasaan DPRD, bukan bersama rakyat.
Jika wajah aktivis hari ini adalah seperti Novan Lahmudin—yang diselamatkan adalah reputasi pejabat, bukan kepentingan rakyat—maka ini disebut sebagai suatu skandal moral. Aktivis bukan Humas DPRD. Novan Lahmudin dihadapkan pada pilihan: apakah ia tetap ingin menyandang gelar aktivis, atau resmi mengikrarkan diri sebagai staf komunikasi politik Mikson Yapanto.
(JO)
