GORONTALO, suaraindonesia1.com — Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Provinsi Gorontalo secara tegas mendesak Gubernur Gorontalo untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan tata kelola BKKBN Provinsi Gorontalo, menyusul mencuatnya dugaan pemotongan gaji dan tunjangan pegawai yang dinilai tidak transparan dan sarat persoalan administratif.
Wakil Koordinator BEM Provinsi Gorontalo, Erwin Ibrahim, menilai persoalan ini tidak bisa lagi dianggap sebagai isu internal lembaga, melainkan telah menjadi masalah serius tata kelola pemerintahan dan perlindungan hak aparatur sipil negara (ASN).
“Jika dugaan pemotongan gaji dan tunjangan ini benar, maka ini bukan sekadar kelalaian administrasi, tetapi bentuk kegagalan kepemimpinan. Gubernur tidak boleh diam. Evaluasi total BKKBN Provinsi Gorontalo adalah keharusan,” kata Erwin.
Menurut Erwin, praktik pengelolaan keuangan yang tidak terbuka bertentangan dengan prinsip good governance, akuntabilitas publik, serta semangat reformasi birokrasi yang selama ini digaungkan pemerintah pusat dan daerah. ASN, kata dia, bukan objek kebijakan sepihak, melainkan subjek yang hak-haknya dilindungi oleh hukum.
“Ironis, lembaga yang seharusnya menjadi teladan dalam pembangunan sumber daya manusia justru diduga mencederai kesejahteraan pegawainya sendiri. Ini preseden buruk bagi birokrasi di Gorontalo,” tegasnya.
Erwin juga menilai bahwa pembiaran terhadap dugaan ini akan memperkuat budaya impunitas di tubuh birokrasi, di mana pejabat merasa kebal dari pengawasan dan kritik publik. Oleh karena itu, Gubernur Gorontalo diminta tidak hanya melakukan klarifikasi normatif, tetapi langkah konkret berupa audit, evaluasi jabatan, dan penelusuran alur kebijakan keuangan.
“Kami menolak klarifikasi yang bersifat normatif dan defensif. Yang dibutuhkan adalah tindakan nyata. Jika ditemukan pelanggaran, maka harus ada sanksi tegas. Negara tidak boleh kalah oleh birokrasi yang tidak berintegritas,” imbuh Erwin.
Erwin menegaskan akan terus mengawal kasus ini dan membuka kemungkinan aksi lanjutan serta pelaporan ke lembaga pengawas, jika pemerintah daerah gagal menunjukkan keberpihakan kepada keadilan dan transparansi.
“Diam adalah pengkhianatan terhadap rakyat. Kami pastikan, isu ini tidak akan berhenti sampai keadilan dan transparansi benar-benar ditegakkan,” pungkas Wakil Koordinator BEM Provinsi Gorontalo itu.
Reporter: Jhul-Ohi
