BONE BOLANGO, suaraindonesia1.com — Pengumuman hasil Seleksi Terbuka (Selter) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango mengalami penundaan hingga melewati jadwal yang telah ditetapkan. Panitia Seleksi (Pansel) belum juga mengumumkan hasil akhir.
Aktivis Bone Bolango, Yanto Ali, menilai penundaan tersebut bukan sekadar persoalan teknis, melainkan berpotensi mencederai prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.
“Jika proses seleksi ini dijalankan sesuai aturan, seharusnya tidak ada alasan untuk menunda pengumuman. Penundaan tanpa penjelasan resmi justru membuka ruang spekulasi publik dan memperkuat dugaan adanya intervensi kepentingan,” tegas Yanto.
Menurutnya, seleksi terbuka jabatan eselon II merupakan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menegaskan bahwa pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi harus berlandaskan sistem merit, bebas dari kepentingan politik dan praktik non-prosedural.
Lebih lanjut, Yanto menekankan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 juncto PP Nomor 17 Tahun 2020 secara tegas mengatur tahapan serta tenggat waktu seleksi JPT. Ketika hasil seleksi ditahan tanpa kejelasan, maka patut dipertanyakan komitmen Pansel dalam menjalankan regulasi tersebut.
“Kita berbicara jabatan strategis yang menentukan arah kebijakan daerah. Ketika hasil seleksi ditunda berlarut-larut, publik wajar menduga adanya skenario tertentu. Jangan sampai Selter ini hanya formalitas untuk melegitimasi keputusan yang sudah disiapkan,” lanjutnya.
Ia juga mengatakan sudah sepatutnya pelantikan ditunda, dikarenakan belum ada kejelasan terkait hasil seleksi. Tahapan dan regulasi sudah jelas. Apakah pansel memahami regulasi ataukah mencoba untuk memanipulasikan data? Publik juga tau kualitas orang-orang yang mengikuti seleksi tersebut. Tidak perlu ditutup-tutupi, harus transparan. Ini nantinya akan mengarah ke kolusi?
“Saya memberikan ultimatum kepada Ketua Panitia Pansel Rauf Hatu. Saya akan terus mengawal. Jika Pansel tidak segera memberikan klarifikasi terbuka, maka ini bukan lagi sekadar penundaan administratif, melainkan alarm rusaknya sistem dan tidak berkualitasnya seleksi rekrutmen pejabat di Bone Bolango. Dan saya pastikan kami akan melakukan aksi dan melaporkan hal ini ke MENPANRB RI sebagai catatan buruk pemerintahan Bone Bolango,” tutup Yanto.
(JO)
