GORONTALO UTARA, suaraindonesia1.com — Satu tahun sudah berlalu sejak kematian tragis almarhum Jupe yang hingga kini belum menemukan titik terang. Kasus yang sempat mengguncang publik Gorontalo Utara ini kini seolah terkubur dalam diam institusi penegak hukum dan tumpulnya kepedulian pemerintah daerah. Padahal, keadilan seharusnya menjadi hak dasar setiap warga negara tanpa pandang bulu — baik ia pejabat, pengusaha, atau rakyat biasa.
Ikbal Ka’u, aktivis muda asal Gorontalo, dengan tegas mengecam keras lambannya penyelesaian kasus tersebut. Menurutnya, ini adalah potret suram dari wajah penegakan hukum dan kepekaan sosial Forkopimda Gorontalo Utara yang semakin jauh dari nurani rakyat.
“Satu tahun berlalu, tapi keadilan ikut dikubur bersama korban. Aparat hukum dan pemerintah seolah menutup mata, sementara keluarga korban terus menunggu jawaban. Ini bukan sekadar kelalaian, tapi cermin ketidakadilan yang dibiarkan tumbuh,” tegas Ikbal Ka’u.
Ironisnya, di tengah kemandekan penegakan hukum, pemberitaan daerah justru disibukkan dengan kampanye program dan pencitraan pembangunan, seperti agenda hilirisasi ayam terintegrasi nasional yang digembar-gemborkan oleh sejumlah pejabat daerah. Padahal, di saat yang sama, ada luka sosial yang belum sembuh — keluarga korban yang kehilangan dan masyarakat yang kehilangan kepercayaan terhadap lembaga negara.
“Saya tidak menolak pembangunan, tapi lucu dan memalukan ketika pemimpin daerah sibuk bicara program unggulan sementara nyawa rakyatnya belum mendapat keadilan. Di mana empati? Di mana tanggung jawab moral dan politik mereka sebagai wakil rakyat?” tambahnya.
Ikbal juga menyoroti peran lembaga DPRD baik di tingkat kabupaten maupun provinsi yang berasal dari daerah pemilihan Gorontalo Utara. Menurutnya, para aleg seharusnya menjadi corong rakyat dan memperjuangkan penegakan hukum, bukan justru larut dalam isu proyek dan promosi program pemerintah.
“Para aleg asal dapil Gorut ini kemana? Apakah suara rakyat hanya dibutuhkan ketika musim kampanye? Ketika ada rakyat yang mati tidak wajar dan keadilan macet, mereka justru diam dan sibuk dengan urusan politik dan proyek,” kritiknya tajam.
Lebih lanjut, Ikbal menilai bahwa sistem pemerintahan di Gorontalo Utara kini semakin menunjukkan wajah formalistik dan birokratis — hanya berjalan untuk kepentingan struktur, bukan nurani.
“Kalau rakyat kecil kehilangan harapan terhadap hukum dan pemimpinnya, ke mana lagi mereka harus mengadu? Jangan biarkan rakyat berpikir bahwa hukum hanya berpihak pada yang punya uang dan jabatan. Ini bahaya bagi masa depan daerah dan generasi muda Gorontalo,” ujarnya menutup.
Aktivis itu menegaskan bahwa dirinya bersama elemen masyarakat sipil dan mahasiswa akan terus mengawal kasus ini hingga ada kejelasan hukum yang pasti. Ia mendesak Kapolres Gorontalo Utara untuk segera memberikan titik terang dan memastikan keadilan ditegakkan, bukan sekadar dijanjikan.
- JO -
