BANGGAI KEPULAUAN, suaraindonesia1.com – Keluarga Pelajar Mahasiswa Indonesia (KPMI) Banggai Kepulauan (Bangkep) Gorontalo menggelar audiensi resmi bersama Pemerintah Daerah (Pemda) Banggai Kepulauan sebagai bentuk komitmen mahasiswa dalam mengawal arah pembangunan daerah yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan.
Audiensi tersebut menjadi ruang dialog strategis antara mahasiswa dan pemerintah daerah, sekaligus wadah penyampaian aspirasi, gagasan, serta kritik konstruktif terhadap berbagai persoalan krusial yang masih dihadapi Banggai Kepulauan. Dalam pertemuan itu, KPMI Bangkep menegaskan posisinya sebagai mitra kritis pemerintah yang memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Sekretaris Umum KPMI Bangkep, Hayati, yang hadir mewakili Ketua Umum periode 2025–2026, menegaskan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam proses pembangunan daerah bukanlah sekadar formalitas, melainkan bagian dari panggilan sejarah dan tanggung jawab sosial mahasiswa sebagai agen perubahan.
“Mahasiswa tidak boleh berdiri di luar proses pembangunan. Kami hadir untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, memberikan kritik yang membangun, serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat Banggai Kepulauan,” tegas Hayati.
Salah satu isu utama yang disoroti dalam audiensi tersebut adalah pembangunan infrastruktur dasar. Ketua Dewan Pengarah KPMI Bangkep, Irfan Kahar, menilai bahwa ketimpangan infrastruktur masih menjadi persoalan serius, khususnya di wilayah kepulauan dan pelosok.
“Kondisi jalan penghubung antarwilayah, akses telekomunikasi, hingga ketersediaan air bersih masih belum merata. Hal ini berdampak langsung pada mobilitas masyarakat, distribusi hasil produksi, serta akses terhadap layanan publik,” ungkap Irfan.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang tidak merata berpotensi memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi antarwilayah, sehingga membutuhkan perhatian dan komitmen serius dari pemerintah daerah.
Selain infrastruktur, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah juga menjadi perhatian KPMI Bangkep. Secara kelembagaan, KPMI menilai bahwa potensi lokal Banggai Kepulauan berkeadilan seperti sektor perikanan, kelautan, pertanian, dan UMKM belum dikelola secara optimal.
KPMI Bangkep mendorong Pemda agar merumuskan kebijakan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan angka pertumbuhan, tetapi juga memastikan manfaat ekonomi dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat lapisan bawah.
Isu penciptaan lapangan kerja bagi generasi muda lokal turut mengemuka dalam audiensi tersebut. KPMI Bangkep menekankan pentingnya program konkret yang mampu menekan angka pengangguran, melalui pelatihan keterampilan, dukungan permodalan, serta pendampingan usaha produktif yang berkelanjutan.
Dalam forum tersebut, KPMI Bangkep juga menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan sekretariat permanen sebagai penunjang aktivitas organisasi. Keberadaan sekretariat dipandang strategis sebagai pusat konsolidasi, pengembangan intelektual, dan pembinaan kader mahasiswa Banggai Kepulauan.
“Sekretariat bukan sekadar bangunan fisik, tetapi simbol pengakuan terhadap peran mahasiswa sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam pembangunan,” ujar Hayati.
Tak kalah penting, KPMI Bangkep secara kelembagaan mendorong Pemda Banggai Kepulauan untuk lebih serius dan konsisten dalam penyelenggaraan beasiswa daerah. Mahasiswa menilai bahwa akses beasiswa harus diperluas, mekanisme seleksi diperjelas, serta keberlanjutan bantuan dijamin sebagai bentuk investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia.
Audiensi berlangsung dalam suasana dialogis, terbuka, dan penuh dinamika. KPMI Bangkep berharap seluruh aspirasi, masukan, dan catatan kritis yang disampaikan tidak berhenti pada tataran wacana, tetapi ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan dan program nyata.
Secara kelembagaan, KPMI Bangkep menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan publik dan menjadi bagian dari solusi demi terwujudnya Banggai Kepulauan yang maju, mandiri, dan berkeadilan.
Reporter: Jhul-Ohi
