WAROPEN-Suaraindonesia1.com. Dalam langkah strategis memperkuat tata kelola pemerintahan, Bupati Waropen Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si, secara resmi menyerahkan Surat Perintah Tugas (SPT) kepada sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Waropen, Jumat (23/01/2026).
Penyerahan SPT ini menjadi sinyal kuat percepatan reformasi birokrasi guna meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan kinerja pemerintahan daerah. Turut mendampingi Bupati dalam agenda tersebut, Wakil Bupati Waropen Yoel Boari dan Plt Sekretaris Daerah Bob Woriori, S.STP., M.Si.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati menetapkan sejumlah pejabat untuk mengisi posisi strategis sebagai Pelaksana Tugas (Plt). Beberapa pergeseran jabatan penting di antaranya:
Irianto Wairara, SH, Asisten II Bidang Administrasi Pembangunan dan Kesra, ditunjuk sebagai Plt Kepala Kesbangpol Waropen;vBen Manuel Ruatakurei, pelaksana pada Dinas Pariwisata, ditunjuk sebagai Plt Asisten II Bidang Administrasi Pembangunan dan Kesra; Demarce Maniburi, SE, Plt Kepala BPBD Waropen, diangkat sebagai Plt Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan;
Petrus Tanati, SP, ditunjuk sebagai Plt Kepala BPBD Waropen; Isak Samuel Yohan Dippan, Kepala Dinas Sosial, ditunjuk sebagai Plt Kepala Dinas Perindustrian, UKM, dan Transmigrasi;
Yulius Parangtaruka, SIP, Kabid Rehabilitasi Sosial Dinsos Waropen, ditunjuk sebagai Plt Kepala Dinas Sosial Waropen; Melki Watopa, SH, Sekretaris Dinas Perhubungan dan Kominfo, diangkat sebagai Plt Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Waropen; Musa Kadenafa, S.Pd, Kabid pada Badan Pengelola Perbatasan Kota Jayapura, ditunjuk sebagai Plt Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Waropen; Yosephus Wonatorei, SH, Kepala Bidang Kesekretariatan DPRK Waropen, ditunjuk sebagai Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; serta Salomina Terlince Antaribaba, S.Pt, Plt Kasat Pol PP Waropen, ditunjuk sebagai Plt Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Waropen.
Dalam arahannya, Bupati Fransiscus menegaskan bahwa pergeseran jabatan ini tidak dilandasi unsur subjektivitas maupun kepentingan politik praktis, melainkan murni untuk memperkuat kinerja pemerintahan.
“Kita harus berbeda, kita harus lebih maju. Ini adalah jiwa besar yang harus kita miliki. Semua keputusan tetap mempertimbangkan kebersamaan,” tegas Bupati.
Bupati juga mengingatkan bahwa ASN harus siap ditempatkan di mana saja, serta segera membangun koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia menekankan pentingnya komunikasi internal, terutama dalam penyelesaian Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang ditargetkan rampung hingga akhir Januari agar tidak menjadi beban bagi pejabat baru.
Satu poin krusial lainnya adalah rencana seleksi terbuka (open bidding) untuk jabatan Sekretaris Daerah dan eselon II pada periode Maret hingga Mei 2026. Langkah ini diambil untuk mengakhiri dominasi status Plt di lingkungan Pemkab Waropen.
“Kita ingin tidak lagi ada Plt. Semua harus definitif agar kenaikan pangkat berjalan lancar dan tunjangan jabatan jelas. Inilah semangat reformasi birokrasi kita,” ujar Bupati optimis.
Selain pembenahan internal, Bupati mendorong pimpinan OPD agar lebih agresif melakukan aksi jemput bola ke kementerian terkait guna mengamankan dukungan APBN. Ia mencontohkan sektor kesehatan yang berhasil memperoleh dukungan anggaran pusat hingga Rp200 miliar pada tahun ini.
Menutup arahannya, Bupati mengingatkan bahwa pada 27 Januari 2026, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan mulai melakukan evaluasi pembangunan tahun anggaran 2024 ke bawah. Ia menginstruksikan para pejabat baru untuk tetap menjalin komunikasi yang harmonis dengan pejabat lama guna mempermudah proses pemeriksaan, baik terkait temuan maupun piutang daerah.
