Oleh Dipriansah Wahab
Peserta LK-III HMI Badko Sulut-Go
Bicara tentang perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), ia telah melahirkan teknologi manipulasi visual dan audio yang dikenal sebagai deepfake. Teknologi ini mampu menciptakan video, gambar, maupun suara palsu yang sangat menyerupai tokoh nyata, sehingga sulit dibedakan dari konten asli. Dalam konteks demokrasi yang sangat bergantung pada informasi, kepercayaan publik, dan partisipasi warga negara, kehadiran deepfake menjadi isu krusial.
Demokrasi modern bertumpu pada prinsip keterbukaan informasi, kebebasan berekspresi, dan rasionalitas publik dalam mengambil keputusan politik. Namun, ketika realitas dapat direkayasa secara digital, batas antara fakta dan manipulasi menjadi kabur. Pertanyaannya kemudian: apakah deepfake sepenuhnya merupakan ancaman bagi demokrasi, atau justru dapat dimanfaatkan untuk memperkuat praktik demokratis?
Menurut berbagai lembaga riset teknologi menunjukkan peningkatan signifikan produksi konten deepfake dalam beberapa tahun terakhir. Deepfake tidak hanya digunakan dalam hiburan atau industri kreatif, tetapi juga mulai merambah ranah politik. Di beberapa negara, beredar video manipulatif yang menampilkan tokoh publik seolah-olah menyampaikan pernyataan kontroversial, yang pada kenyataannya tidak pernah diucapkan.
Kemudian yang lain menunjukkan bahwa tingkat literasi digital masyarakat masih relatif rendah. Banyak warga kesulitan membedakan konten asli dan palsu, terutama ketika deepfake disebarkan melalui media sosial dengan kecepatan tinggi. Dalam situasi pemilu atau konflik politik, kondisi ini berpotensi memperbesar disinformasi, polarisasi, dan delegitimasi proses demokrasi.
Namun, di sisi lain, teknologi serupa juga digunakan secara positif, misalnya untuk simulasi kebijakan publik, pendidikan politik, arsip sejarah digital, hingga kampanye kreatif yang meningkatkan partisipasi pemilih muda. Data ini menunjukkan bahwa deepfake bersifat ambivalen, berpotensi merusak sekaligus membangun.
Ancaman utama deepfake terhadap demokrasi terletak pada kemampuannya merusak kepercayaan publik. Demokrasi hanya dapat berjalan jika warga percaya pada institusi, proses pemilu, dan informasi yang beredar di ruang publik. Ketika masyarakat tidak lagi yakin apakah suatu video atau pernyataan adalah benar, maka yang terjadi adalah krisis epistemik-krisis tentang apa yang bisa dipercaya.
Deepfake juga dapat digunakan sebagai alat propaganda politik, karakter assassination, dan manipulasi opini publik. Dalam konteks ini, demokrasi berisiko direduksi menjadi arena pertarungan citra dan emosi, bukan adu gagasan dan program. Lebih jauh, deepfake dapat dimanfaatkan oleh aktor non-demokratis untuk menciptakan kekacauan informasi, sehingga melemahkan daya kritis warga negara.
Namun, menolak teknologi secara total bukanlah solusi. Sejarah menunjukkan bahwa setiap teknologi baru, mulai dari mesin cetak hingga media sosial, selalu membawa risiko dan peluang. Jika diatur dengan baik, deepfake justru dapat membantu demokrasi. Misalnya, teknologi rekayasa visual dapat digunakan untuk pendidikan politik berbasis simulasi, memperjelas dampak kebijakan publik, atau menghidupkan kembali sejarah demokrasi sebagai sarana pembelajaran kritis.
Dengan kata lain, persoalannya bukan pada teknologi itu sendiri, melainkan pada kerangka etika, regulasi, dan kesadaran publik dalam menggunakannya.
Kacamata saya memandang bahwa deepfake saat ini lebih berpotensi menjadi ancaman bagi demokrasi dibandingkan alat kemajuannya, terutama di negara-negara dengan literasi digital yang belum matang dan regulasi yang lemah. Demokrasi tidak hanya membutuhkan kebebasan, tetapi juga tanggung jawab moral dan rasionalitas publik. Tanpa itu, teknologi secanggih apa pun justru akan mempercepat kemunduran demokrasi.
Namun demikian, saya juga meyakini bahwa deepfake tidak dapat dihindari dan tidak seharusnya ditolak secara absolut. Tantangan sesungguhnya adalah bagaimana menjinakkan teknologi agar tunduk pada nilai-nilai demokrasi: kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan. Di sinilah peran negara, masyarakat sipil, institusi pendidikan, dan generasi muda menjadi sangat penting.
Deepfake adalah ujian bagi demokrasi modern. Ia bisa menjadi senjata perusak atau alat pencerahan. Pilihannya bergantung pada kesadaran kolektif kita: apakah membiarkan teknologi mengendalikan demokrasi, atau justru menjadikan demokrasi mampu mengendalikan teknologi.
Reporter: Jhul-Ohi
