GORONTALO, suaraindonesia1.com – Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara (BEMNUS) Gorontalo secara tegas mempertanyakan rencana Badan Gizi Nasional yang akan menyalurkan Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui layanan delivery ke rumah siswa selama masa libur sekolah. Kebijakan ini terkesan dipaksakan dan tidak sepenuhnya berpijak pada realitas di lapangan, khususnya di daerah-daerah dengan keterbatasan infrastruktur dan pendataan seperti Gorontalo.
Secara faktual, hingga saat ini pelaksanaan MBG di hari sekolah saja masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, mulai dari distribusi yang tidak merata, kualitas makanan yang tidak konsisten, hingga keterlambatan penyaluran. Dalam kondisi tersebut, perluasan skema menjadi layanan delivery justru berpotensi memperbesar masalah, bukan menyelesaikannya.
BEM Nusantara Gorontalo menilai pengantaran MBG ke rumah siswa saat libur sekolah sangat rentan terhadap ketidaktepatan sasaran. Validitas data siswa, alamat, serta kondisi sosial ekonomi keluarga masih menjadi persoalan klasik di lapangan. Tanpa sistem verifikasi yang kuat dan pengawasan langsung, program ini berisiko tinggi menimbulkan pemborosan anggaran negara dan membuka celah penyimpangan.
Selain itu, secara normatif, program MBG dirancang sebagai intervensi gizi berbasis sekolah yang terintegrasi dengan proses pendidikan dan pengawasan institusi pendidikan. Ketika skema tersebut dialihkan ke rumah siswa tanpa mekanisme kontrol yang jelas, maka esensi program berpotensi bergeser dan kehilangan efektivitasnya.
BEM Nusantara Gorontalo menegaskan bahwa pemerintah seharusnya memprioritaskan pembenahan tata kelola MBG yang sudah berjalan, bukan menambah skema baru yang belum teruji. Kebijakan publik harus berbasis kebutuhan nyata, efisiensi anggaran, dan akuntabilitas, bukan sekadar perluasan program yang berisiko menimbulkan masalah baru di lapangan.
BEM Nusantara Gorontalo mendesak Badan Gizi Nasional untuk menghentikan sementara wacana layanan delivery MBG selama libur sekolah dan membuka ruang evaluasi menyeluruh bersama pemerintah daerah, DPRD, serta elemen masyarakat sipil. Pemenuhan gizi anak adalah tanggung jawab negara yang serius dan tidak boleh dijalankan secara eksperimental.
Reporter: Jhul-Ohi
