GORONTALO UTARA, suaraindonesia1.com — Perusahaan tambang PT Jihua Biotech Industry diduga masih melakukan aktivitas pertambangan meskipun izin operasionalnya telah dicabut oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 18 September 2025. Hingga kini, perusahaan tersebut dilaporkan masih beroperasi di Desa Buladu, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara.
Pencabutan izin oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral seharusnya menjadi dasar hukum yang kuat untuk menghentikan seluruh aktivitas pertambangan. Namun fakta di lapangan menunjukkan aktivitas alat berat dan kegiatan operasional tambang diduga masih terus berlangsung, seolah mengabaikan keputusan resmi pemerintah pusat.
Dalam keterangannya kepada media, Agung Bobihu menegaskan bahwa kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut.
“Jika izin sudah dicabut sejak 18 September 2025,maka tidak ada lagi alasan bagi perusahaan untuk tetap beroperasi. Bahkan salah satu Perangkat Desa membenarkan bahwa perusahaan ini masih beroperasi. Ini sudah masuk kategori pelanggaran hukum serius dan harus segera dihentikan,” tegas Agung.
Ia juga mendesak Kapolres Gorontalo Utara agar tidak tinggal diam dan segera mengambil langkah konkret. Menurutnya, aparat penegak hukum memiliki kewenangan penuh untuk menghentikan aktivitas tambang, menyita alat berat, serta memproses pihak-pihak yang terlibat sesuai hukum yang berlaku.
Selain merugikan negara, aktivitas pertambangan tanpa izin dikhawatirkan akan menyebabkan kerusakan lingkungan, mengancam keselamatan warga, serta mencederai rasa keadilan di tengah masyarakat.
Publik kini menunggu sikap tegas aparat kepolisian. Penegakan hukum yang lamban dikhawatirkan akan menciptakan preseden buruk, seolah keputusan menteri dapat diabaikan tanpa konsekuensi. Warga berharap hukum benar-benar ditegakkan demi melindungi lingkungan dan masa depan Gorontalo Utara.
Reporter: Jhul-Ohi
