Boalemo - Suaraindonesia1, Desak Kejaksaan percepat proses penanganan dugaan kasus penyalah gunaan kewenangan oleh mantan Kades Pentadu Barat dan Proses kasus pasar dulupi yang hingga saat ini sudah dalam tahap penyidikan perkara oleh pihak *Kejaksaan Negeri Boalemo*
Roy pun mendesak kepada pihak kejaksaan , agar melakukan pemanggilan dan pemeriksaan pada pihak - pihak yang di duga terlibat dalam kasus - kasus tersebut .
Kita tau bersama , dalam proses kasus tersebut melibatkan nama - nama dari aparat pemerintah desa dan pemerintah daerah Kabupaten Boalemo .
*Roy* { APRN }
Menyoroti dengan keras , lemahnya progres penanganan berbagai kasus yang sedang berproses di Kejaksaan Negeri Boalemo .
Penegakan hukum di Boalemo jangan hanya berhenti pada jargon dan seremonial belaka . Kita bicara soal dugaan penyalahgunaan uang rakyat , soal tanggung jawab publik dan soal keadilan yang seharusnya ditegakkan tanpa pandang bulu .
"Tegas Roy
Ia menyebutkan , kasus - kasus yang telah disampaikan oleh rekan - rekannya . Hal ini merupakan indikator nyata bahwa tata kelola pemerintahan di Boalemo sedang tidak baik - baik saja .
“Ketika pasar yang di bangun dengan dana besar justru di biarkan tak termanfaatkan , itu bukan hanya soal gagal program , tapi soal lemahnya pengawasan dan dugaan adanya permainan sejak tahap awal perencanaan . Ini jelas mencederai prinsip transparansi dan akuntabilitas publik . Lebih jauh , saya menilai Kejaksaan Negeri Boalemo harus menunjukkan keseriusan dan keberpihakan kepada rakyat , bukan pada kelompok tertentu . Menurutnya , lambannya tindak lanjut terhadap laporan dan proses penyidikan menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat , bahwa hukum bisa tumpul ke atas namun tajam ke bawah .
Saya juga menegaskan bahwa rakyat Boalemo berhak mengetahui sejauh mana proses hukum dari setiap kasus tersebut . “Publik butuh kejelasan , bukan janji . Transparansi adalah kunci . Jika Kejari Boalemo serius , buktikan dengan tindakan nyata , bukan sekadar pernyataan formal .
Tegas Roy SyawaL
*Aliansi Pergerakan Rakyat Nusantara APRN* Jilid 5 Tahun 2026 .
