KOTA GORONTALO, suaraindonesia1.com – Menjelang Bulan Suci Ramadhan, masyarakat di Kota Gorontalo justru dihadapkan pada persoalan yang sangat mendasar: kelangkaan LPG 3 kilogram yang semakin hari semakin terasa nyata. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Gorontalo melalui Kabid PTKP, Syawal Hamjati, melontarkan kritik paling keras terhadap Walikota Gorontalo atas situasi yang dinilai bukan sekadar persoalan distribusi biasa, tetapi bentuk nyata kegagalan sistemik Pemerintah Kota dalam mengendalikan kebutuhan vital rakyat.
Di lapangan, masyarakat mengeluhkan sulitnya mendapatkan LPG 3 kg di sejumlah pangkalan. Bahkan, harga di tingkat pengecer melonjak drastis hingga menyentuh angka Rp30.000 sampai Rp35.000 per tabung, jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang seharusnya berada di kisaran Rp18.000. Kondisi ini terjadi bukan di satu dua titik, tetapi merata di berbagai wilayah Kota Gorontalo. Artinya, ini bukan persoalan teknis sesaat, melainkan problem tata kelola yang serius.
Syawal Hamjati menegaskan bahwa kelangkaan ini adalah alarm keras bagi kepemimpinan daerah.
“Kalau menjelang Ramadhan saja pemerintah kota tidak mampu menjamin ketersediaan gas subsidi untuk rakyat kecil, lalu apa yang sebenarnya sedang dikelola? Ini bukan hanya kelalaian administratif, ini kegagalan menjalankan fungsi dasar pemerintahan,” tegasnya.
Menurut HMI Cabang Gorontalo, LPG 3 kg adalah kebutuhan primer masyarakat kecil, ibu rumah tangga, pedagang kaki lima, pelaku UMKM, hingga warung-warung kecil yang menggantungkan hidup pada stabilitas harga dan ketersediaan gas. Ketika distribusi tidak terkendali dan harga melonjak tanpa pengawasan ketat, maka pemerintah dianggap gagal mendominasi peran negara dalam kebijakan pasar. Negara tidak boleh kalah oleh spekulan dan mafia distribusi.
HMI juga menilai bahwa program pasar murah yang selama ini digencarkan Pemerintah Kota tidak akan berdampak signifikan apabila kebutuhan dasar seperti gas LPG tetap langka.
“Bagaimana Ramadhan bisa berjalan khidmat jika tungku dapur tidak menyala? Pasar murah hanya menjadi simbol kebijakan jika gas sebagai sumber pengelolaan konsumsi masyarakat tidak tersedia. Ini ironi yang menyakitkan,” lanjut Syawal.
Lebih jauh, HMI menduga ada praktik permainan distribusi dan potensi mafia migas yang dibiarkan tumbuh karena lemahnya pengawasan. Jika harga di pengecer bisa melambung dua kali lipat dari HET tanpa tindakan tegas, maka ada yang salah dalam sistem kontrol pemerintah kota. Pemerintah tidak boleh hanya menyalahkan distributor atau pihak lain; kepemimpinan daerah tetap memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan stabilitas kebutuhan pokok masyarakatnya.
HMI Cabang Gorontalo secara tegas meminta pertanggungjawaban langsung dari Walikota Gorontalo atas kelangkaan yang terjadi. Evaluasi menyeluruh terhadap rantai distribusi, audit pangkalan dan agen, serta tindakan tegas terhadap oknum yang bermain harus segera dilakukan. Jika dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret dan terukur, HMI mengultimatum akan menggelar aksi besar sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah kota yang dinilai gagal mengontrol pasar dan membiarkan rakyat kecil menanggung beban.
“Jika kelangkaan ini terus menjamur dan pemerintah tetap tidak mampu mengatasinya, maka kami mengutuk keras ketidakmampuan tersebut. Kepemimpinan diuji bukan saat kondisi normal, tetapi saat rakyat menghadapi krisis. Dan hari ini, rakyat Gorontalo sedang menghadapi krisis dapur,” tutup Syawal dengan nada tegas.
HMI Cabang Gorontalo menegaskan bahwa Ramadhan seharusnya menjadi momentum ketenangan dan kekhusyukan, bukan kecemasan karena kebutuhan pokok yang sulit didapat. Pemerintah Kota Gorontalo harus segera membuktikan keberpihakannya pada rakyat, bukan sekadar melalui retorika, tetapi melalui tindakan nyata yang mampu memastikan tungku dapur masyarakat tetap menyala.
–JHUL–
