GORONTALO, suaraindonesia1.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) baru-baru ini mengungkap adanya permasalahan dalam pengelolaan anggaran perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo dan DPRD. Dugaan skandal perjalanan dinas ini memicu pernyataan keras dari Aktivis Gorontalo, M. Fadli, yang menilai bahwa rakyat telah dibohongi dan uang negara ditilep.
Berdasarkan temuan BPK, lebih dari Rp546 juta anggaran perjalanan dinas tidak jelas rimbanya. Permasalahan yang ditemukan mencakup kelebihan bayar, penggunaan dokumentasi palsu, hingga dugaan adanya perjalanan dinas fiktif.
Menanggapi hal ini, M. Fadli menyebut temuan tersebut sebagai tamparan telak bagi pemerintah dan bukti bahwa ada praktik terselubung yang sudah berjalan lama.
“Ini bukan lagi sekadar janggal, ini jijik. Ini skandal terang-terangan. Pejabat menikmati fasilitas, rakyat yang bayar, tapi pertanggungjawabannya kosong melompong. Kalau bukan permainan, apa namanya?” tegas M. Fadli.
Lebih lanjut, BPK menemukan sejumlah indikasi pelanggaran, antara lain:
- Dokumentasi palsu, di mana foto yang disertakan tidak sesuai dengan lokasi penugasan.
- Adanya perjalanan yang meragukan karena tidak ada bukti fisik kegiatan.
- Proses verifikasi yang asal-asalan, di mana PPK dan Bendahara hanya melakukan pemeriksaan administratif tanpa cek kenyataan di lapangan.
- Kelebihan bayar mencapai puluhan juta rupiah tanpa disertai alasan yang logis.
Fadli menyebut pola ini sebagai bentuk korupsi terselubung yang dibungkus dengan legalitas administrasi.
“Mereka pikir rakyat tidak tahu. Mereka pikir tinggal foto, tanda tangan, selesai. Ini pola korupsi gaya baru: rapi di kertas, busuk di lapangan,” ujarnya.
Menurutnya, apa yang terungkap oleh BPK saat ini hanyalah puncak gunung es.
“Kalau yang disampling saja sudah separah ini, bagaimana yang tidak diperiksa? Jangan-jangan anggaran miliaran per tahun hanya dijadikan sapi perah oleh oknum-oknum itu,” kata Fadli.
Aktivis itu mendesak Bupati untuk tidak hanya menjalankan rekomendasi BPK, tetapi juga melakukan langkah yang lebih keras.
“Kalau berani, copot dan laporkan! Jangan cuma minta kembalikan uang. Orang yang sengaja memanipulasi perjalanan dinas fiktif itu bukan sekadar lalai — mereka maling berseragam jabatan!”
Fadli juga menegaskan bahwa publik tidak boleh tinggal diam menyikapi persoalan ini.
“Rakyat Gorontalo harus marah! Setengah miliar itu uang rakyat. Uang sekolah, kesehatan, infrastruktur — bukan untuk jalan-jalan imajiner pejabat!”
Ia menutup pernyataannya dengan sindiran pedas:
“Kalau memang benar mereka berangkat tugas, tunjukkan fotonya. Kalau fotonya saja tidak cocok, mungkin yang jalan cuma anggarannya, bukan orangnya.”
Skandal ini kini menjadi sorotan publik, dan masyarakat menunggu langkah tegas pemerintah: Apakah pemerintah berani bersih-bersih, atau justru ikut menutupi bau busuk ini?
Reporter: Jhul-Ohi
