BOALEMO, suaraindonesia1.com – Satu tahun kepemimpinan Paham Suda seharusnya menjadi momentum evaluasi kinerja. Namun yang tampak di hadapan masyarakat justru kemandekan, pembiaran, dan minimnya keberanian mengambil sikap tegas. Janji perubahan seolah berhenti sebagai jargon politik tanpa realisasi konkret.
Fakta paling telanjang terlihat pada jembatan di wilayah Wonosari yang hingga kini tidak memiliki kejelasan kapan akan dibangun kembali. Jembatan ini bukan sekadar bangunan fisik, melainkan urat nadi ekonomi dan sosial masyarakat. Ketidakpastian yang terus dibiarkan menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dalam melindungi kepentingan rakyat kecil.
Lebih ironis lagi, pemerintah terkesan lembek di hadapan korporasi. Aktivitas PT PG Tolangohula menjadi contoh nyata. Meski perusahaan ini beroperasi secara administratif di Kabupaten Gorontalo, wilayah penanaman tebu terluas justru berada di Kabupaten Boalemo, sehingga dampak kerusakan infrastruktur dan lingkungan sepenuhnya ditanggung masyarakat Boalemo.
Di lapangan, perusahaan tersebut secara terang-terangan mengangkut tebu melebihi kapasitas, merusak jalan, membahayakan keselamatan pengguna jalan, dan mempercepat kerusakan fasilitas publik. Lebih parah lagi, terdapat dugaan pengabaian kewajiban pembayaran pajak kendaraan, yang berarti kerugian langsung terhadap pendapatan daerah.
Namun hingga hari ini, tidak terlihat sikap tegas dari pemerintah daerah. Tidak ada sanksi terbuka, tidak ada penertiban serius, dan tidak ada transparansi kepada publik. Kondisi ini memunculkan dugaan kuat bahwa pemerintah memilih diam dan membiarkan pelanggaran terus berlangsung.
Aktivis muda Boalemo, Rivandi Abdullah, menilai satu tahun kepemimpinan ini sebagai kegagalan moral dan administratif.
“Kalau jembatan rakyat dibiarkan roboh tanpa kejelasan, sementara perusahaan bebas melanggar aturan, maka yang sedang dipertontonkan adalah ketidakadilan struktural. Pemerintah terlihat gagah saat kampanye, tapi pengecut saat berhadapan dengan kepentingan modal,” tegas Rivandi.
Ia menambahkan bahwa pembiaran semacam ini berbahaya karena menciptakan preseden: hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka masyarakat berhak mempertanyakan untuk siapa sebenarnya kekuasaan dijalankan.
Hingga satu tahun berjalan, publik belum melihat langkah tegas, transparan, dan berpihak pada rakyat. Jika kepemimpinan terus diisi dengan diam dan kompromi, maka sejarah akan mencatat periode ini bukan sebagai masa pembangunan, melainkan masa pembiaran dan kegagalan tanggung jawab pemerintahan.
Reporter: Jhul-Ohi
