GORONTALO, suaraindonesia1.com – Gelombang kritik terhadap Pemerintah Provinsi Gorontalo kembali menguat. Kritik tersebut datang dari Aliansi BAR-BAR yang secara terbuka mendesak Gubernur Gorontalo untuk mundur dari jabatannya, menyusul berbagai persoalan daerah yang dinilai tidak mampu diselesaikan, terutama konflik pertambangan dan kemiskinan yang masih membelit masyarakat.
Desakan tersebut bukan tanpa alasan. Dalam beberapa tahun terakhir, konflik antara tambang rakyat dan perusahaan tambang di sejumlah wilayah di Gorontalo terus terjadi tanpa penyelesaian yang jelas. Alih-alih menghadirkan solusi yang adil, pemerintah dinilai belum menunjukkan keberpihakan yang tegas kepada masyarakat lokal yang menggantungkan hidup dari aktivitas pertambangan tradisional.
Penanggung jawab Aliansi, M. Kelvin Tolinggi, menegaskan bahwa kondisi ini mencerminkan kegagalan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi utamanya sebagai pelindung kepentingan rakyat.
“Kami melihat tidak ada langkah strategis yang benar-benar menyentuh akar masalah. Konflik tambang terus berulang, masyarakat kehilangan mata pencaharian, sementara kemiskinan tetap tinggi. Ini bukan sekadar kelalaian, tetapi kegagalan kepemimpinan,” tegasnya.
Menurutnya, konflik pertambangan di Gorontalo bukan hanya persoalan legalitas semata, tetapi telah berkembang menjadi krisis sosial dan ekonomi. Banyak penambang rakyat yang selama ini bergantung pada aktivitas tersebut justru berada dalam posisi rentan—tidak memiliki kepastian hukum, namun juga tidak diberikan alternatif penghidupan yang layak.
Situasi ini diperparah dengan masuknya perusahaan-perusahaan besar yang mengantongi izin resmi, namun di sisi lain mempersempit ruang hidup masyarakat. Ketimpangan ini menciptakan jurang yang semakin lebar antara kepentingan investasi dan kesejahteraan rakyat lokal.
Dalam perspektif pembangunan, kondisi ini menunjukkan adanya kegagalan dalam mendistribusikan manfaat sumber daya alam secara adil. Gorontalo sebagai daerah yang kaya akan potensi tambang seharusnya mampu mendorong kesejahteraan masyarakatnya. Namun yang terjadi justru sebaliknya: sebagian masyarakat masih hidup dalam keterbatasan, bahkan di tengah eksploitasi sumber daya yang masif.
“Jika daerah ini kaya sumber daya, mengapa rakyatnya masih miskin? Ini pertanyaan mendasar yang tidak pernah dijawab secara serius oleh pemerintah,” lanjut Kelvin.
Aliansi BAR-BAR juga menyoroti lemahnya kebijakan dalam penataan tambang rakyat, khususnya terkait penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan pemberian Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang dinilai lambat dan berbelit. Akibatnya, masyarakat terus berada dalam posisi “ilegal” di tanahnya sendiri.
Lebih jauh, mereka menilai bahwa pendekatan pemerintah yang cenderung administratif dan represif tidak akan pernah menyelesaikan konflik. Tanpa dialog yang inklusif dan kebijakan yang berpihak, konflik justru berpotensi semakin meluas dan berujung pada ketegangan sosial.
Sebagai bentuk kekecewaan sekaligus tekanan politik, Aliansi BAR-BAR menyatakan akan menggelar aksi besar-besaran.
“Kami akan turun aksi besar-besaran pada hari Rabu, 1 April 2026. Ini adalah akumulasi kekecewaan masyarakat. Jika pemerintah tidak mampu menyelesaikan persoalan, maka sudah seharusnya ada tanggung jawab politik, termasuk mundur dari jabatan,” tegas Kelvin Tolinggi.
Aksi tersebut direncanakan akan melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa, pemuda, hingga kelompok sipil lainnya yang selama ini terdampak langsung oleh kebijakan pemerintah.
Desakan mundur terhadap kepala daerah merupakan tuntutan politik yang serius. Dalam konteks ini, Aliansi BAR-BAR menilai bahwa tuntutan tersebut lahir dari kondisi objektif di lapangan, yakni ketidakmampuan pemerintah dalam menyelesaikan konflik berkepanjangan dan menurunkan angka kemiskinan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Provinsi Gorontalo terkait tuntutan tersebut. Namun tekanan publik diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan rencana aksi yang akan digelar dalam waktu dekat.
Jika tidak ada langkah konkret yang diambil, bukan tidak mungkin konflik sosial, ketimpangan ekonomi, dan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah akan semakin membesar, menjadi ancaman serius bagi stabilitas daerah.
—REDAKSI—
