Jakarta - Suaraindonesia1, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, meminta pemerintah segera mengambil langkah untuk membatasi jumlah pemudik yang menggunakan sepeda motor pada arus mudik Lebaran 2026. Usulan ini disampaikan menyusul tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan roda dua selama musim mudik dalam beberapa tahun terakhir.
Pernyataan tersebut disampaikan Huda dalam diskusi bertajuk “Sinergi Pemerintah dan Stakeholder Buat Mudik 2026 Aman dan Nyaman” yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/3/2026).
Menurut Huda, data yang ia catat menunjukkan bahwa kecelakaan yang melibatkan pemudik sepeda motor masih sangat dominan.
“Saya mencatat sejak tahun 2022 hingga 2025, persentasenya sangat tinggi. Sekitar 75,9 persen kecelakaan saat mudik dialami oleh para pemudik pengguna sepeda motor,” ujarnya.
Ia menilai angka tersebut menjadi sinyal kuat bagi pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan mudik, terutama terkait penggunaan sepeda motor untuk perjalanan jarak jauh. Huda menekankan bahwa faktor keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam pengelolaan arus mudik setiap tahunnya.
Komisi V DPR, kata dia, mendorong pemerintah bersama para pemangku kepentingan transportasi untuk memperkuat kebijakan yang dapat mengurangi risiko kecelakaan, termasuk dengan menyediakan alternatif transportasi yang lebih aman bagi masyarakat.
Selain pembatasan, Huda juga mengusulkan agar program mudik gratis serta transportasi massal diperluas, sehingga masyarakat tidak lagi bergantung pada sepeda motor untuk perjalanan pulang kampung.
Menurutnya, tanpa langkah serius untuk mengurangi jumlah pemudik bermotor, potensi kecelakaan pada musim mudik akan terus tinggi dan berisiko menimbulkan korban jiwa setiap tahunnya.
