GORONTALO, suaraindonesia1.com – Ketua Aliansi Front Pemberantas Korupsi Gorontalo (FPKG), Fahrul Wahidji, memberikan peringatan keras terkait potensi kebocoran anggaran raksasa pada proyek Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Bone Bolango. Desakan ini mencuat menyusul terbongkarnya "skandal potongan" anggaran di Boalemo yang kini mulai menjadi bola salju di tengah publik.
Membedah Potensi Kerugian di Bone Bolango
Fahrul Wahidji mengungkapkan bahwa dengan target pembangunan 165 unit KDMP di seluruh desa/kelurahan di Bone Bolango, ruang bagi oknum untuk bermain sangatlah besar jika tidak ada pengawasan ketat dari legislatif dan aparat penegak hukum.
"Jika di Boalemo saja anggaran 1,6 Miliar 'disunat' menjadi 1,1 Miliar dan masih dipotong lagi 7 hingga 10 persen, bayangkan apa yang terjadi pada 165 unit di Bone Bolango? Jika polanya sama, ada potensi perampokan dana rakyat sebesar Rp26,4 Miliar hanya dari selisih pemotongan 10 persen tersebut. Ini angka yang sangat fantastis dan melukai hati rakyat desa," tegas Fahrul Wahidji.
Desakan Transparansi: Audit Jalur Anggaran
FPKG menuntut DPRD Provinsi Gorontalo untuk segera menggunakan hak pengawasannya guna melakukan audit investigatif terhadap alur distribusi anggaran dari pusat hingga ke tingkat pelaksana teknis (Satgas). Fahrul menekankan bahwa jalur pemeriksaan harus dilakukan secara transparan meliputi:
- Verifikasi Kontrak: Kesesuaian antara pagu anggaran pusat (1,6 M) dengan kontrak yang diterima di daerah.
- Audit Pelaksana Teknis: Memeriksa laporan pertanggungjawaban dari satuan tugas pembangunan (unsur TNI) di Bone Bolango dan Kota Gorontalo.
- Cek Fisik Lapangan: Menilai apakah kualitas bangunan fisik senilai 1,1 Miliar atau justru jauh di bawah itu (kualitas bangunan 600-700 juta).
"Jangan Ada Institusi yang Kebal Audit"
Fahrul juga memperingatkan bahwa keterlibatan unsur aparat dalam pelaksanaan teknis tidak boleh dijadikan tameng untuk menghindari pemeriksaan.
"Kami meminta DPRD jangan mandul! Panggil pihak perbankan, dinas terkait, dan perwakilan Satgas pembangunan. Skandal Boalemo hanyalah puncak gunung es. Jika Bone Bolango dan Kota Gorontalo tidak diaudit sekarang, program strategis nasional ini hanya akan menjadi ladang 'bancakan' oknum berbaju dinas," pungkas Fahrul dengan nada tajam.
FPKG menyatakan siap menyodorkan data pendukung kepada Komisi terkait di DPRD Provinsi dan akan terus mengawal proses ini hingga ada kejelasan mengenai sisa anggaran yang diduga "menguap" tersebut.
Reporter: Jhul-Ohi
