GORONTALO, suaraindonesia1.com – Ketua Aliansi Front Pemberantas Korupsi Gorontalo (FPKG), Fahrul Wahidji, bereaksi keras terhadap pernyataan Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, yang menyebutkan bahwa penyaluran Bansos LP3G hanya difokuskan pada wilayah tertentu berdasarkan jumlah lansia dan disabilitas. Berdasarkan keterangannya di beberapa media, Fahrul menilai pernyataan Gubernur tersebut merupakan upaya "ngeles" dan manipulasi narasi guna menutupi isu krusial mengenai dugaan korupsi mark-up bansos tahun 2024 yang menjadi temuan BPK.
Gubernur Diminta "Buka Mata" Terhadap Data BPS & Dinsos 2024
Menanggapi dalih Gubernur bahwa Kabupaten Gorontalo diprioritaskan karena angka kelompok rentan, Fahrul membeberkan data pembanding dari BPS dan Dinas Sosial Provinsi Gorontalo 2024 yang justru menunjukkan kontradiksi nyata.
"Pak Gubernur, coba baca lagi data BPS dan dinas Anda sendiri. Jangan asal klaim! Betul Kabupaten Gorontalo tinggi, tapi jangan abaikan Bone Bolango, Kota Gorontalo, dan Gorut. Berdasarkan data, Bone Bolango memiliki 16.400 lansia dan 4.120 penyandang disabilitas, lebih tinggi dari Boalemo dan Pohuwato yang justru dapat jatah bantuan. Kenapa mereka diabaikan?" cecar Fahrul.
Fahrul menambahkan, Kota Gorontalo memiliki 19.200 lansia dan Gorontalo Utara memiliki 3.247 disabilitas. "Jika alasan Gubernur adalah kepadatan populasi rentan, maka Bone Bolango dan Kota Gorontalo seharusnya masuk prioritas utama setelah Kabupaten Gorontalo. Fakta bahwa wilayah ini ditinggalkan membuktikan kebijakan ini tebang pilih dan tidak berdasar pada asas keadilan data!"
Tameng "Kelompok Rentan" untuk Menutupi Dosa Korupsi
FPKG mencium aroma busuk di mana isu disabilitas dan lansia dijadikan tameng untuk meredam kegaduhan temuan LHP BPK 2024-2025 terkait mark-up harga beras sebesar Rp3.099/kg yang membebani negara Rp712.770.000.
"Dugaan kami jelas, narasi penyaluran yang terbatas ini hanya taktik untuk menutupi isu korupsi mark-up bansos kemarin. Mungkin untuk menutupi TGR, atau mungkin karena anggarannya sudah bocor duluan. Jangan sampai hak 24.344 penyandang disabilitas dan 111.400 lansia se-Provinsi Gorontalo dikorbankan demi menyelamatkan oknum-oknum Dinsos yang tersandung masalah hukum," tegas Fahrul.
Tuntutan FPKG
"Kami sudah menyerahkan informasi awal ke Kejaksaan Tinggi. Kami minta Kejati segera memanggil Kadis Sosial. Kami juga minta Gubernur Gusnar Ismail segera mencopot Kadis Sosial dan jajarannya. Jangan biarkan data BPS hanya jadi pajangan sementara rakyat di bawah menderita karena bansosnya dikorupsi mafia beras!" tutup Fahrul Wahidji.
Reporter: Jhul-Ohi
