GORONTALO, suaraindonesia1.com – Aliansi Front Pemberantas Korupsi Gorontalo (FPKG) mencium gelagat tidak sehat dalam kepemimpinan Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail. Anggota FPKG, Kevin Daniel, secara blak-blakan menilai Gubernur sengaja pasang badan dan melindungi bawahannya dari jeratan dugaan korupsi mark-up harga bansos LP3G tahun 2024.
Kevin Daniel menegaskan bahwa dalih Gubernur yang membatasi penyaluran bansos hanya di tiga kabupaten dengan alasan "kelompok rentan" adalah narasi menyesatkan yang tidak berdasar pada literasi data yang benar.
"Pak Gubernur tampak sedang 'akrobat' kata-kata untuk melindungi Kadis Sosial. Jika alasannya disabilitas dan lansia, kenapa wilayah dengan populasi rentan tertinggi seperti Bone Bolango (16.400 lansia) dan Kota Gorontalo justru dianaktirikan? Ini bukan efisiensi, ini diskriminasi yang dipaksakan untuk menutupi borok mark-up harga beras sebesar Rp3.099/kg yang menjadi temuan BPK," tegas Kevin.
Pencopotan Kadis Sosial Harga Mati
FPKG menganggap bertahannya Kadis Sosial di posisinya saat ini adalah bukti nyata adanya upaya saling lindung di internal Pemprov Gorontalo.
"Kami minta Gubernur berhenti melindungi bawahan yang bermasalah. Segera copot Kadis Sosial! Bertahannya pejabat yang diduga terlibat dalam kerugian negara sebesar Rp712 juta lebih ini hanya akan mencoreng wajah kepemimpinan Gubernur sendiri. Jangan biarkan rakyat menilai Gubernur adalah bagian dari konspirasi mafia bansos ini," tambah Kevin pedas.
Analisis Kriminologi Hukum: Systemic Protection
Dalam tinjauan kriminologi hukum, Kevin Daniel menjelaskan dampak berbahaya dari sikap diamnya Gubernur:
Impunitas Pejabat: Sikap melindungi bawahan menciptakan iklim impunitas, di mana pejabat merasa aman melakukan korupsi karena merasa memiliki perlindungan politik.
Pelanggaran Asas Keadilan: Mengorbankan hak 155 ribu rakyat miskin hanya untuk menyelamatkan satu-dua pejabat adalah pengkhianatan terhadap keadilan distributif.
Manipulasi Kebijakan: Narasi "kelompok rentan" digunakan sebagai alat neutralization untuk mengalihkan isu utama, yaitu penggelapan uang negara melalui metode e-catalogue.
Desakan Kepada Kejati Gorontalo
"Informasi awal sudah di meja Kejaksaan Tinggi. Kami mendesak Kejati segera memanggil Kadis Sosial tanpa menunggu 'restu' dari Gubernur. Jika hukum tidak bergerak, maka publik berhak menduga bahwa ada 'permainan' di tingkat atas," tutup Kevin Daniel.
Reporter: Jhul-Ohi
