Oleh: Fahrul Wahidji
(Ketua Aliansi Front Pemberantas Korupsi Gorontalo)
GORONTALO, suaraindonesia1.com — Wajah Gorontalo Utara hari ini sedang muram. Di balik megahnya gedung-gedung Puskesmas yang berdiri dengan cat hijaunya yang segar, ternyata tersimpan aroma busuk yang mulai menyengat hidung publik. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun 2024-2025 bak "kotak pandora" yang terbuka, menyingkap tabir gelap bagaimana uang rakyat dikunyah dalam senyap atas nama "perjalanan dinas".
Angka Rp 6,9 Miliar bukanlah sekadar deretan digit di atas kertas. Ia adalah tumpukan rupiah yang "menguap" tanpa jejak pertanggungjawaban. Dalam kacamata awam, perjalanan dinas seharusnya adalah langkah kaki untuk membawa perubahan, namun di tangan oknum birokrasi, ia bermetamorfosis menjadi "perjalanan siluman". Perjalanan yang hanya ada dalam mimpi dokumen, namun cair dalam bentuk pundi-pundi di rekening pribadi.
Molingkapoto: Sang Juara di Atas Penderitaan
Mari kita soroti Puskesmas Molingkapoto. Angka Rp 622 juta tanpa LPJ yang sah adalah sebuah "prestasi" yang melukai akal sehat. Bagaimana mungkin sebuah instansi kesehatan yang seharusnya menjadi garda terdepan penyelamat nyawa, justru menjadi garda terdepan dalam dugaan penggelapan harta negara?
Uang sebesar itu, jika dikonversi menjadi obat-obatan, mungkin ribuan balita stunting bisa terselamatkan. Jika diberikan kepada rakyat miskin, mungkin ribuan dapur warga di Gorontalo Utara tidak akan kedinginan. Namun sayang, syahwat "plesiran" fiktif nampaknya lebih seksi daripada keringat rakyat yang mengais remah-remah di bawah garis kemiskinan BPS yang mencapai 17 persen.
Skandal Insentif: Dokter Berpesta, Rakyat Menunggu Sisa
Ketimpangan ini semakin mual untuk ditelan ketika kita melihat RSUD Zainal Umar Sidiki. Di sana, puluhan dokter spesialis diduga menikmati "insentif siluman" sebesar Rp 216 juta tanpa dasar hukum yang jelas. Ini adalah paradoks yang nyata: para elit medis yang sudah bergaji besar masih saja menyusu pada anggaran yang tidak sah, sementara dokter internship dipermainkan nasibnya dengan kelebihan bayar yang menabrak SK Bupati.
Apakah sektor kesehatan kita sudah berubah menjadi pasar gelap? Di mana aturan hukum hanya menjadi hiasan dinding, dan SK Bupati dianggap sebagai saran yang boleh diabaikan?
Lonceng Kematian Integritas
Langkah kami melaporkan skandal ini ke Kejaksaan Tinggi Gorontalo bukan sekadar gertakan sambal. Ini adalah upaya kami menjaga sisa-sisa martabat daerah ini. Kami tidak butuh pejabat yang pintar bersilat lidah di balik meja kerja, sementara tangan mereka sibuk menandatangani SPJ "bodong".
Bupati Thariq Modanggu harus sadar, mempertahankan Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD yang gagal mengawasi anggaran adalah bentuk pembiaran terhadap "kanker" korupsi. Jika kanker ini tidak segera diamputasi dengan pencopotan jabatan, maka seluruh tubuh pemerintahan Gorontalo Utara akan membusuk.
Reporter: Jhul-Ohi
