BREAKING NEWS
latest
header-ad

468x60

header-ad

APBD Tertekan, Migas Terabaikan: Kepri di Persimpangan Kebijakan

Oleh: La Dewasatria Perdana Shandy

Ketua Umum SEMMI Kepulauan Riau


KEPULAUAN RIAU, SuaraIndonesia1.com — Di tengah tekanan APBD yang kian terasa, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau justru dihadapkan pada ironi besar: berdiri di atas potensi migas strategis nasional, namun gagal mengonversinya menjadi kekuatan fiskal daerah. Natuna dan Anambas menyimpan sumber daya energi yang signifikan, tetapi hingga hari ini masih banyak blok migas yang terbengkalai, tidak digarap secara optimal, dan seolah dibiarkan berjalan tanpa arah yang jelas.


Ini bukan sekadar kelalaian teknis, melainkan kegagalan dalam membaca momentum.


Dalih bahwa sektor migas adalah kewenangan pusat tidak bisa terus dijadikan tameng. Justru di sinilah dituntut keberanian Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk tampil menekan, bukan menunggu. Fakta di lapangan menunjukkan, belum ada tekanan yang cukup kuat dan konsisten dari daerah kepada pemerintah pusat untuk mengevaluasi blok-blok migas yang mangkrak. Ketika potensi besar dibiarkan diam, maka yang hilang bukan hanya energi, tetapi juga masa depan fiskal daerah.


Lebih jauh, Kepulauan Riau tampak berjalan tanpa peta jalan energi yang jelas. Hingga kini, belum terlihat adanya grand design yang mampu mengintegrasikan Natuna dan Anambas sebagai pusat produksi dengan Batam sebagai simpul industri dan logistik migas. Padahal, tanpa integrasi ini, Kepri hanya akan menjadi penonton dalam rantai nilai energi yang seharusnya bisa dinikmati sendiri.


Fragmentasi kebijakan semakin memperparah keadaan. Perizinan yang tidak selaras, regulasi yang tidak sinkron antar wilayah, serta minimnya koordinasi lintas daerah membuat investasi migas kehilangan daya tarik. Investor tidak hanya mencari potensi, tetapi juga kepastian. Dan hingga hari ini, Kepulauan Riau belum sepenuhnya mampu memberikan keduanya.


Situasi ini diperburuk oleh lemahnya langkah promosi investasi ke tingkat global. Di saat daerah lain berlomba membuka pintu dan menawarkan peluang ke investor internasional, Kepulauan Riau justru terkesan pasif. Nyaris tidak terdengar upaya agresif berupa presentasi langsung ke luar negeri, penjajakan kerja sama strategis, atau diplomasi ekonomi yang terarah untuk menarik investasi di sektor migas.


Yang tak kalah penting, hubungan dan sinergi antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan BP Batam juga belum menunjukkan kekuatan optimal. Padahal, Batam adalah kunci dalam membangun ekosistem industri migas di wilayah ini. Tanpa koordinasi yang kuat dan visi yang selaras antara Pemprov dan BP Batam, peluang menjadikan Batam sebagai offshore energy hub hanya akan menjadi jargon tanpa realisasi. Ego sektoral dan lemahnya kolaborasi hanya akan memperpanjang daftar potensi yang gagal dimanfaatkan.


SEMMI Kepulauan Riau menilai bahwa potensi besar yang dimiliki daerah ini seperti dibiarkan terabaikan begitu saja. Entah karena pemerintah terlena oleh rutinitas administratif, atau bahkan karena ide, visi, dan misi besar tentang masa depan energi daerah ini tidak pernah benar-benar terlintas dan diperjuangkan secara serius. Yang jelas, kondisi ini tidak bisa terus didiamkan.


Sebagai organisasi kepemudaan dan mahasiswa, SEMMI Kepulauan Riau menegaskan komitmennya untuk mengawal persoalan ini hingga tuntas. Kami akan terus mendorong, mengkritisi, dan memastikan bahwa potensi migas Kepulauan Riau tidak lagi menjadi sekadar wacana, tetapi benar-benar diwujudkan sebagai kekuatan ekonomi nyata bagi masyarakat.


Kondisi ini seharusnya menjadi titik balik. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak bisa lagi berjalan dengan pendekatan administratif semata. Dibutuhkan kepemimpinan yang berani menekan pusat, menyusun grand design energi yang konkret, menyelaraskan kebijakan lintas wilayah, memperkuat sinergi dengan BP Batam, serta secara aktif membuka pintu investasi global.


APBD yang tertekan tidak akan pernah pulih jika potensi besar dibiarkan tidur. Kepulauan Riau tidak kekurangan sumber daya. Yang kurang adalah keberanian untuk mengelola dan memperjuangkannya.


Jika situasi ini terus berlanjut, maka Kepulauan Riau akan selamanya berada dalam paradoks yang sama: kaya akan potensi, namun miskin dalam realisasi.


Reporter: Jhul-Ohi

NEXT »