Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda (PTKP) HMI Cabang Bone Bolango, Yuanita Lakoro, menilai kelalaian tersebut bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan berpotensi memperkeruh hubungan antara Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango. Ia menegaskan bahwa dalam forum resmi pemerintahan, aspek protokoler merupakan hal yang prinsipil dan tidak boleh diabaikan karena menyangkut etika serta marwah kelembagaan.
“Ini bukan sekadar kekeliruan administratif, tetapi bentuk kelalaian serius yang dapat memicu disharmonisasi di tubuh pemerintahan daerah. Protokoler harus memahami betul tata urutan penghormatan pejabat, apalagi dalam forum resmi seperti Musrenbang,” tegas Yuanita.
Lebih lanjut, Yuanita juga menilai kejadian tersebut berpotensi menimbulkan persepsi publik yang negatif terhadap soliditas kepemimpinan di Bone Bolango. Ia mendesak agar Pemerintah Kabupaten segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja bagian protokoler guna mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang.
“Kami meminta ada evaluasi tegas dan terbuka. Jangan sampai hal seperti ini dianggap sepele, karena dampaknya bisa meluas hingga mencederai kepercayaan publik,” tutupnya.
Reporter: Jhul-Ohi
