Sesaat sebelum kepulangan menteri, sejumlah mahasiswa Papua yang tengah menempuh pendidikan di Gorontalo mendatangi hotel Aston dan menggeruduk lokasi untuk mendesak menteri agar segera menyelesaikan masalah HAM di Papua yang tidak ada habisnya. Aksi penyampaian aspirasi itu berlangsung penuh ketegangan antara mahasiswa Papua dan protokoler dari Kementerian HAM.
Mahasiswa datang membawa megafon sebagai pengeras suara dan juga foto-foto peristiwa pelanggaran HAM masa lalu hingga masa kini. Sembari menegaskan bahwa hingga kini mereka menilai adanya persoalan serius terkait perlindungan HAM di wilayah Papua, mulai dari isu kekerasan, pembatasan ruang sipil, hingga minimnya akses terhadap keadilan bagi masyarakat adat.
Dalam pernyataan mereka, mahasiswa Papua menyampaikan beberapa poin penting di antaranya:
- Mendesak Menteri HAM agar mengakui dan segera menuntaskan pelanggaran HAM berat, seperti pembunuhan Pdt. Jeremia Zanabani (2020), pembunuhan Ibu Tarina Murib (2024), Paniai Berdarah (2014), Wamena Berdarah (2003), Wasior Berdarah (2001), Abepura Berdarah (2000), dan yang paling terbaru penembakan 5 warga sipil di Dogiyai pada awal April tahun ini.
- Menghentikan segala bentuk impunitas terhadap pelaku pelanggaran HAM di Papua, khususnya yang melibatkan aparat TNI-Polri.
- Meminta komitmen Kementerian HAM RI untuk menjamin tidak terjadinya diskriminasi, teror, dan rasialisme terhadap OAP yang studi di luar Papua, serta penghormatan terhadap perbedaan suku, ras, dan agama.
- Menjamin tidak berulangnya pelanggaran (non-repetisi) dengan mengawal reformasi sektor keamanan, agar tidak terjadi lagi penggunaan kekuatan bersenjata secara berlebihan terhadap OAP.
- Membuka secara transparan laporan tim penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Papua.
Kehadiran Menteri HAM RI diharapkan menjadi pintu dialog yang lebih terbuka agar pemerintah lebih bisa mendengarkan suara dan jeritan masyarakat Papua. Mahasiswa meminta agar kunjungan tersebut tidak sekadar bersifat seremonial, melainkan ditindaklanjuti dengan langkah konkret, transparan, dan terukur dalam penyelesaian berbagai persoalan HAM.
Momentum ini memperlihatkan bahwa isu HAM di Papua tetap menjadi perhatian generasi muda, termasuk mahasiswa yang berada di luar wilayah Papua. Mereka berharap negara benar-benar hadir sebagai pelindung seluruh warga tanpa diskriminasi, serta menempatkan prinsip hak asasi manusia sebagai fondasi utama dalam setiap kebijakan negara terhadap rakyat Papua.
—REDAKSI—
