BONE BOLANGO, suaraindonesia1.com – Polemik pembangunan Bendungan Bulango Ulu di Kabupaten Bone Bolango kembali memantik sorotan tajam publik. Proyek yang masuk dalam skema Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut hingga kini dinilai belum menunjukkan penyelesaian yang utuh, meski klaim progres pembangunan terus digencarkan oleh sejumlah pihak.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango, Zainudin Pedro Bau, sebelumnya menyatakan bahwa progres pembangunan bendungan telah mencapai sekitar 80 persen dan berjalan dengan baik, serta ditargetkan rampung dan diresmikan pada Juli 2026. Pernyataan itu disampaikan saat mendampingi anggota Komisi XII DPR RI, Rusli Habibie, bersama jajaran pemerintah daerah Provinsi Gorontalo.
Namun, klaim tersebut menuai kritik keras dari Ketua Umum DPW Forum Kaum Pembela Rakyat Provinsi Gorontalo, Rahman Patingki. Ia menilai narasi yang dibangun cenderung menutup-nutupi persoalan mendasar yang hingga kini belum terselesaikan, khususnya terkait pembebasan lahan masyarakat.
Rahman mengungkapkan kekhawatiran serius bahwa klaim seolah-olah pembebasan lahan telah rampung dapat berujung pada tindakan represif di lapangan. Ia menilai ada potensi masyarakat yang mendiami lahan eks transmigrasi akan diposisikan sebagai pihak yang "menghambat pembangunan" dan berisiko mengalami penggusuran paksa.
"Ini yang sangat berbahaya. Ketika narasi dibangun bahwa semua sudah selesai, maka masyarakat yang masih bertahan di lahannya bisa saja dianggap ilegal dan sewaktu-waktu diusir secara paksa. Padahal fakta di lapangan, persoalan ganti rugi belum sepenuhnya diselesaikan secara adil," tegas Rahman.
Selain itu, ia juga menyoroti aspek teknis pembangunan bendungan yang dinilai tidak boleh dipaksakan hanya demi mengejar target peresmian. Menurutnya, jika benar progres saat ini baru berada di angka 80 persen, maka sisa waktu yang kurang lebih hanya tiga bulan sangat tidak rasional untuk merampungkan proyek sebesar itu secara maksimal.
Rahman mengingatkan, bendungan sebagai infrastruktur vital memiliki fungsi utama untuk menampung volume air dalam jumlah besar. Jika pengerjaannya dipaksakan tanpa standar yang benar-benar matang, maka risiko yang dihadapi bukan hanya kegagalan fungsi, tetapi juga potensi bencana.
"Jangan sampai bendungan yang seharusnya menjadi solusi justru berubah menjadi sumber bencana. Jika tidak dibangun dengan kualitas maksimal, bendungan itu tidak akan mampu menampung debit air besar dan justru berpotensi menyebabkan banjir besar yang mengancam masyarakat di wilayah sekitar Bulango Ulu," ujarnya.
Ia menilai, pendekatan pembangunan yang terburu-buru demi kepentingan pencitraan justru membuka ruang bagi kelalaian fatal. Bahkan, Rahman mengingatkan agar pemerintah tidak menjadikan dalih "bencana alam" ketika risiko yang sebenarnya bisa diantisipasi sejak awal justru terjadi.
"Harapannya pemerintah tidak bermain-main dengan persoalan ini. Jangan sampai rakyat dikorbankan. Jangan menunggu sampai ada korban, baru kemudian berdalih ini sebagai bencana alam. Kalau sejak awal sudah diabaikan, maka itu bukan lagi bencana alam, tapi kelalaian yang disengaja," tegasnya.
Rahman pun kembali mengajak seluruh masyarakat, khususnya di Kabupaten Bone Bolango, untuk bersama-sama mengawal proyek ini secara kritis. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah konkret, termasuk menggelar aksi demonstrasi, guna memastikan hak-hak masyarakat tidak diabaikan.
"Ini soal keselamatan dan keadilan. Negara tidak boleh hadir setengah-setengah. Jika hak rakyat diabaikan dan keselamatan mereka dipertaruhkan, maka kami akan berdiri di garis depan untuk melawan," pungkasnya.
Reporter: Jhul-Ohi
