Seorang warga Desa Motilango, Djabalnur Tangoi, menyatakan bahwa kondisi ini sudah menjadi rahasia umum. Ia menyayangkan adanya ketidaksesuaian antara informasi resmi yang tertera di spanduk pangkalan dengan realitas pelayanan di lapangan.
"Kami menangkap adanya kegelisahan yang mendalam di masyarakat. Berdasarkan pantauan, pangkalan memasang spanduk HET Rp18.000 sebagai formalitas, namun laporan dari warga menyebutkan harga yang dibebankan jauh melampaui angka itu," ungkap Djabalnur kepada media, Selasa (21/04).
Lebih lanjut, Djabalnur mencurigai adanya unsur pembiaran dari pihak terkait sehingga praktik merugikan warga kecil ini bisa berlangsung lama tanpa sanksi tegas.
"Praktik ini seolah-olah dibiarkan. Saat warga desa sendiri datang membeli, alasan yang diberikan seringkali stok tidak cukup atau habis. Namun, disinyalir stok tersebut justru dialihkan ke pihak luar desa dengan harga selangit. Ini jelas mencederai rasa keadilan warga yang seharusnya menjadi prioritas penerima subsidi," tegasnya.
Djabalnur menyatakan akan segera melayangkan laporan resmi ke pihak Pertamina serta instansi pemerintah terkait.
"Saya akan melaporkan pangkalan ini, termasuk pangkalan-pangkalan lain di wilayah Desa Motilango yang melakukan praktik serupa. Kami menuntut adanya inspeksi mendadak (sidak) dan evaluasi menyeluruh. Jika terbukti melanggar, kami minta izinnya dicabut karena sudah menyengsarakan rakyat demi keuntungan pribadi," pungkas Djabalnur.
Masyarakat berharap pemerintah daerah dan Pertamina segera turun tangan melakukan pengawasan ketat agar distribusi Elpiji 3 kg kembali sesuai aturan dan tepat sasaran bagi warga yang berhak menerima subsidi.
— REDAKSI —
