Dalam pernyataannya, Kevin menyebut aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan masyarakat terhadap berbagai tuntutan yang dinilai terus dipressure dan belum mendapat penyelesaian serius dari pihak terkait. Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak sedang mencari keributan, melainkan memperjuangkan hak-hak rakyat yang menurutnya selama ini diabaikan.
“Kami sudah terlalu lama bersabar. Aspirasi rakyat jangan terus ditekan seolah suara masyarakat tidak berarti. Demonstrasi jilid II ini adalah bentuk perlawanan rakyat terhadap dugaan penyimpangan, ketidakadilan, dan sikap bungkam pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab,” tegas Kevin Lapendos.
Kevin juga menyoroti dugaan berbagai persoalan yang berkembang di Desa Kalumbatan, mulai dari isu dugaan korupsi anggaran pasar desa, persoalan penyalahgunaan kewenangan, hingga tuntutan audit proyek yang dianggap merugikan masyarakat. Selain itu, aliansi juga dengan tegas menyuarakan penolakan terhadap masuknya tambang batu gamping di Banggai Kepulauan yang dinilai mengancam lingkungan dan masa depan masyarakat pesisir.
Menurut Kevin, aksi tersebut bukan gerakan tanpa dasar. Ia menegaskan bahwa negara telah menjamin hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, serta dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
“Ini hak konstitusional rakyat. Negara menjamin kebebasan menyampaikan pendapat di depan umum. Jadi jangan ada upaya membungkam gerakan rakyat dengan intimidasi ataupun tekanan,” ujarnya.
Ia juga memastikan bahwa massa aksi akan tetap turun dengan sikap tegas dan solid. Kevin bahkan menyampaikan bahwa masyarakat telah mengantongi sejumlah bukti dan akan memperlihatkannya dalam momentum aksi nanti.
“Kami memastikan tidak akan mundur selangkah pun. Jika rakyat terus dipaksa diam, maka jalanan akan menjadi ruang perjuangan kami. Kami datang membawa suara masyarakat, bukan kepentingan pribadi,” lanjutnya.
Di akhir pernyataannya, Kevin mengajak seluruh elemen masyarakat, pemuda, mahasiswa, dan rakyat Banggai Kepulauan khususnya Desa Kalumbatan untuk ikut mengawal perjuangan tersebut sebagai bentuk kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan dan penegakan hukum.
“Ketika hukum terasa tajam ke bawah dan tumpul ke atas, maka rakyat wajib bersuara. Kami akan tetap berdiri bersama masyarakat sampai tuntutan ini mendapat jawaban yang jelas,” tutup Kevin Lapendos.
— REDAKSI —
