GORONTALO, SuaraIndonesia1.com – Suasana damai dalam aksi penyampaian aspirasi mahasiswa menyambut kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto di Gorontalo berakhir ricuh. Kericuhan tersebut diduga kuat dipicu oleh tindakan represif oknum kepolisian yang melakukan pembubaran paksa terhadap massa aksi yang sejatinya bergerak secara kondusif.
Menanggapi insiden berdarah tersebut, Farhan Hulukati sebagai Wakil Presiden Mahasiswa (Wapresma) Universitas Ichsan (Unisan) Gorontalo angkat bicara dengan nada keras. Pihaknya menilai bahwa pihak kepolisian telah gagal menjalankan fungsinya sebagai pelayan dan pengayom masyarakat, serta justru menjadi aktor utama di balik kerusuhan yang terjadi di lapangan.
Menurut keterangan tertulis yang diterima redaksi, massa aksi awalnya hanya ingin menyampaikan poin-poin tuntutan terkait isu daerah langsung kepada Presiden. Namun, barikade kepolisian justru merespons dengan tindakan intimidatif hingga pemukulan terhadap massa aksi yang dinilai tidak sesuai prosedur terhadap massa yang tidak melakukan perlawanan.
"Kami datang dengan tangan kosong dan niat baik untuk berdialog dengan kepala negara. Namun, kami justru disambut dengan sepatu lars. Kericuhan ini bukan datang dari mahasiswa, melainkan diciptakan oleh oknum kepolisian yang tidak mampu menahan diri," tegas Wapresma Unisan Gorontalo.
Buntut dari jatuhnya korban luka di pihak mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unisan Gorontalo menyatakan sikap tegas. Mereka menuntut pertanggungjawaban penuh atas tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat di lapangan.
Wapresma Unisan Gorontalo menyampaikan dua poin tuntutan utama:
· Pertanggungjawaban Hukum: Menuntut pihak kepolisian untuk mengusut tuntas oknum-oknum yang melakukan kekerasan fisik terhadap mahasiswa dan memberikan sanksi etik maupun pidana secara transparan.
· Copot Kapolda Gorontalo: Mendesak Kapolri untuk segera mencopot Kapolda Gorontalo dari jabatannya. Kapolda dinilai gagal total dalam membina bawahannya dan tidak becus mengelola keamanan wilayah tanpa menggunakan kekerasan yang eksesif.
"Kapolda Gorontalo telah menunjukkan ketidakmampuannya dalam mengawal demokrasi di daerah ini. Jika pemimpinnya tidak bisa memastikan bawahannya bertindak humanis, maka pemimpinnya harus mundur. Kami tidak butuh pemimpin yang membiarkan rakyatnya dipukuli saat ingin bicara dengan Presidennya sendiri," tutup Wapresma Unisan dengan tegas.
— REDAKSI —


