GORONTALO, SuaraIndonesia1.com — Pemerintah dinilai sudah tepat menghadirkan program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Gorontalo. Program tersebut dianggap membawa harapan besar bagi masyarakat pesisir dan nelayan yang selama ini menggantungkan hidup dari wilayah perairan. Sebab, kawasan itu bukan sekadar batas wilayah semata, melainkan tempat hidup ratusan masyarakat yang membutuhkan perhatian serius dari negara.
Program KNMP sejak awal memang sangat dinantikan masyarakat. Di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil, kehadiran program strategis tersebut dianggap mampu menjadi jalan baru untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan memperkuat ekonomi masyarakat pesisir.
Namun di balik harapan besar itu, kini muncul luka baru yang kembali mencoreng catatan pembangunan KNMP di Kota Gorontalo.
Bangunan yang sebelumnya diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kini dikabarkan mulai mengalami kerusakan serius. Sejumlah bagian bangunan bahkan disebut mulai roboh akibat derasnya aliran air yang menghantam lokasi pembangunan.
Kondisi tersebut memicu kekecewaan masyarakat. Pasalnya, proyek yang digadang-gadang menjadi simbol kesejahteraan nelayan justru dinilai gagal mengantisipasi risiko dasar dalam pembangunan, terutama terkait kekuatan pondasi dan kondisi geografis yang berdekatan langsung dengan aliran air.
Publik mempertanyakan bagaimana proyek sebesar itu bisa mengalami kerusakan dalam waktu yang begitu cepat. Tidak sedikit yang menduga bahwa pembangunan dilakukan secara terburu-buru demi mengejar target peresmian, tanpa memperhitungkan aspek teknis dan ketahanan konstruksi secara matang.
“Ini bukan proyek biasa. Ini adalah program untuk rakyat nelayan. Kalau baru diresmikan sudah mulai rusak, maka ada yang salah dalam perencanaan maupun pelaksanaannya,” ucap Zasmin Dalanggo.
Kerusakan tersebut dinilai bukan sekadar persoalan teknis, melainkan ancaman baru bagi masyarakat pesisir yang menggantungkan harapan pada program KNMP. Jika tidak segera ditangani, kondisi itu dikhawatirkan akan menambah masalah baru dan menggerus kepercayaan publik terhadap kualitas pembangunan pemerintah.
Dalam hal ini, Forum Pemuda Gorontalo mendesak pemerintah daerah segera memanggil pihak kontraktor yang bertanggung jawab atas pembangunan tersebut. Mereka juga meminta agar dilakukan perbaikan menyeluruh dan evaluasi total terhadap kualitas proyek KNMP.
Selain itu, Forum Pemuda Gorontalo meminta agar aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Tinggi Gorontalo, turut mengawasi proses pembangunan tersebut agar proyek pemerintah tidak hanya sekadar menggugurkan kewajiban anggaran, tetapi benar-benar bertanggung jawab terhadap kualitas dan keselamatan masyarakat yang akan merasakan manfaatnya. (JO)
