Teluk Wondama, Suaraindonesia1, 19 Mei 2026 — Pemerintah Provinsi Papua Barat membuka secara resmi Pleno XIX Dewan Adat Papua di Teluk Wondama. Sambutan pembukaan disampaikan oleh Asisten Gubernur Melkias Werinussa mewakili Gubernur, yang menekankan pentingnya pengakuan hak adat, pengelolaan sumber daya berkelanjutan, dan pemberdayaan perempuan serta pemuda adat.
Dalam sambutannya, Melkias Werinussa menyampaikan penghargaan kepada masyarakat adat Teluk Wondama atas sambutan dan kesiapan menjadi tuan rumah pleno. Ia menegaskan bahwa pertemuan ini bukan sekadar forum formal, melainkan ruang dialog untuk merumuskan kebijakan yang menghormati kearifan lokal dan menjawab tantangan pembangunan.
Werinussa menggarisbawahi beberapa isu strategis yang perlu menjadi fokus pleno:
- Pelestarian budaya dan bahasa adat yang terancam oleh arus modernisasi.
- Pengelolaan sumber daya alam dengan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan persetujuan masyarakat adat.
- Peningkatan kesejahteraan melalui akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi produktif.
- Penguatan peran perempuan dan pemuda adat dalam pengambilan keputusan.
Pemerintah Provinsi Papua Barat menyatakan komitmen untuk bekerja sinergis dengan Dewan Adat. Werinussa menyebutkan langkah-langkah prioritas yang didorong pemerintah, antara lain:
- Penguatan pengakuan dan perlindungan wilayah adat.
- Integrasi kearifan lokal dalam perencanaan tata ruang dan pembangunan berkelanjutan.
- Program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas dan pengembangan pariwisata berkelanjutan.
- Peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan yang sensitif budaya.
Asisten Gubernur meminta Dewan Adat merumuskan rekomendasi yang konkret dan dapat diimplementasikan oleh pemerintah daerah. Ia juga menekankan perlunya mekanisme musyawarah adat yang kuat untuk penyelesaian konflik secara damai serta keterlibatan nyata perempuan dan pemuda dalam setiap keputusan pleno.
Pleno XIX diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang menjadi rujukan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah yang menghormati hak-hak adat. Pemerintah Provinsi menyatakan akan membuka ruang konsultasi lebih intensif dengan Dewan Adat untuk memastikan hasil pleno dapat diterjemahkan ke program dan kebijakan nyata di lapangan. (cr)
