BOLMONG SELATAN, SuaraIndonesia1.com – Aktivis Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Dandi, menyoroti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2024 terkait kesalahan penganggaran belanja modal gedung dan bangunan serta belanja aset lain dengan realisasi pada 15 paket pekerjaan modal senilai Rp1.550.187.000,00 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan TA 2024.
Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, terdapat 15 proyek yang bermasalah, antara lain:
1. Pembangunan ruang UKS SMP PGRI Matandoi
2. Pembangunan laboratorium IPA SMP PGRI Matandoi
3. Pembangunan ruang UKS SMP Cokroaminoto Salongo
4. Pembangunan laboratorium komputer SMP Cokroaminoto Salongo
5. Pembangunan laboratorium komputer SMP PGRI Matandoi
6. Jasa konsultasi pengawasan pembangunan ruang UKS SMP PGRI Matandoi
7. Jasa konsultasi perencanaan pembangunan ruang UKS SMP PGRI Matandoi
8. Jasa konsultasi pengawasan pembangunan ruang laboratorium IPA SMP PGRI Matandoi
9. Jasa konsultasi perencanaan pembangunan laboratorium IPA SMP PGRI Matandoi
10. Jasa konsultasi pengawasan pembangunan laboratorium komputer SMP PGRI Matandoi
11. Jasa konsultasi perencanaan pembangunan laboratorium komputer SMP PGRI Matandoi
12. Jasa konsultasi pengawasan pembangunan ruang UKS SMP Cokroaminoto Salongo
13. Jasa konsultasi perencanaan pembangunan ruang UKS SMP Cokroaminoto Salongo
14. Jasa konsultasi pengawasan pembangunan laboratorium komputer SMP Cokroaminoto Salongo
15. Jasa konsultasi perencanaan pembangunan laboratorium komputer SMP Cokroaminoto Salongo
“Masyarakat berhak mengetahui sejauh mana rekomendasi BPK dijalankan. Transparansi tindak lanjut adalah bentuk tanggung jawab kepada masyarakat,” pungkasnya.
Dandi mendesak Bupati Bolaang Mongondow Selatan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bolsel, dan bahkan mencopot dari jabatan apabila dinilai tidak mampu memperbaiki kinerja.
“Jabatan bukan hanya sekadar panggung publik, tapi tanggung jawab dan amanah rakyat,” tegasnya.
Dandi menilai kondisi itu bukan lagi sekadar persoalan teknis, melainkan mencerminkan lemahnya pengawasan, arah kebijakan, serta koordinasi internal di tubuh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolsel.
Ia juga mengingatkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bolsel merupakan uang dari hasil pajak rakyat yang seharusnya dikelola secara transparan, akuntabel, dan profesional. (JO)
