Teluk Wondama — Suaraindonesia1, Akademisi Universitas Papua, Dr. John Manangsang Wally, M.Kes., menegaskan bahwa Laut Papua harus dipandang sebagai ruang hidup dan masa depan orang asli Papua (OAP) menuju Papua Emas 2041. Hal itu disampaikan dalam Sidang Pleno XIX Dewan Adat Papua di Teluk Wondama, 19 Mei 2026.
Menurut Wally, dinamika sosial, politik, ekonomi, budaya, dan lingkungan hidup di Tanah Papua dalam dekade terakhir semakin kompleks dan merugikan masyarakat adat. “Ketimpangan penguasaan lahan, eksploitasi sumber daya alam tanpa dampak signifikan, serta pembangunan yang kurang berpihak pada pemilik hak ulayat masih menjadi realitas harian masyarakat Papua,” ujarnya.
Wally menekankan bahwa konflik di darat semakin tinggi akibat perampasan lahan dan program ketahanan pangan nasional yang mewajibkan daerah menyediakan 20 persen lahannya. Karena itu, laut dinilai sebagai alternatif ruang hidup baru. “Laut Papua menyumbang 20 persen dari seluruh tangkapan laut Indonesia. Ini bukan sekadar hamparan air asin, tetapi ruang strategis yang bisa menjadi poros maritim dunia,” katanya.
Dalam paparannya, Wally menyebut Laut Papua memiliki potensi besar dari aspek sumber hayati, non-hayati, migas, mineral, energi, hingga geopolitik dan oceanografi. “Laut Papua harus menjadi pusat perhatian baru untuk merajut masa depan yang lebih baik menuju Papua Emas 2041 dan Indonesia Emas 2045,” tegasnya.
Ia juga mengusulkan pembangunan Terusan Papua sebagai terobosan konektivitas baru yang dapat mendorong pembangunan terpadu dan komprehensif. “Terusan Papua akan membuka akses ekonomi dan maritim yang lebih luas bagi OAP, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional,” jelasnya.
Wally menekankan perlunya segera digelar Musyawarah Besar Dewan Adat Papua tentang Maritim untuk menetapkan kebijakan dan produk hukum terkait hak ulayat laut. “OAP tidak bisa tinggal diam atau menunggu belas kasih pihak lain. Kita harus bangkit, satukan hati dan pikiran untuk menentukan ruang dan masa depan sendiri,” pungkasnya. (cr)
