BOLMONG SELATAN, SuaraIndonesia1.com – Aktivis Dandy menyoroti temuan Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI tahun 2024 terkait kesalahan penganggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi serta belanja modal aset lainnya dengan realisasi pada empat paket pekerjaan modal jalan, irigasi dan jaringan senilai 3.798.696.055,00 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan TA 2024.
Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI terdapat 4 proyek yang bermasalah di antaranya yakni :
1. Pekerjaan Pembangunan IPAL Komunal skala Permukiman Desa Bakida
2. Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Komunal Skala Permukiman Desa Bakida
3. Pekerjaan Pembangunan Jamban SPALD kec. Tomini dan Posigadan.
4. Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Jaringan SPAM Bakida
"Masyarakat berhak mengetahui sejauh mana rekomendasi BPK dijalankan. Transparansi tindak lanjut adalah bentuk tanggung jawab kepada masyarakat,” pungkasnya.
Ia mendesak Bupati Bolaang Mongondow Selatan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Kepala Dinas PUPR bahkan mempertimbangkan pencopotan apabila dinilai tidak mampu memperbaiki kinerja.
Jabatan publik bukan soal kedekatan atau hubungan keluarga, jika kinerja tidak mampu dan muncul temuan maka harus dicopot atau dievaluasi.
Dandy menilai kondisi itu bukan lagi sekadar persoalan teknis, melainkan mencerminkan lemahnya arah kebijakan dan koordinasi internal di tubuh Dinas PUPR Kabupaten Bolsel.
Kami juga mengingatkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja kabupaten Bolsel merupakan uang rakyat yang harus dikelola secara transparan, akuntabel dan profesional. (JO)
