Dalam sambutannya, Bupati Saipul menyampaikan bahwa pembangunan fisik bangunan hanyalah langkah awal. Hal yang jauh lebih penting adalah bagaimana fasilitas ini dimanfaatkan secara maksimal serta kesiapan tenaga kesehatan yang akan bertugas melayani masyarakat.
“Setelah bangunan ini selesai dibangun, yang menjadi perhatian berikutnya adalah bagaimana pemanfaatannya, termasuk penempatan tenaga kesehatan. Apalagi saat ini sudah ada bangunan serupa di tujuh desa pada kecamatan yang berbeda. Keberadaan Pustu tentu harus didukung oleh SDM yang memadai,” ujarnya.
Bupati juga menyampaikan kabar penting terkait dukungan pengembangan fasilitas kesehatan di daerah. Pada pekan depan, tepatnya tanggal 12 Mei 2026, Wakil Menteri Kesehatan RI dijadwalkan berkunjung ke Pohuwato untuk meresmikan Laboratorium Kesehatan Masyarakat.
“Insyaallah kedatangan Wamenkes dapat memudahkan kita untuk memperoleh dukungan anggaran, baik untuk pembangunan fasilitas kesehatan maupun pengadaan alat kesehatan bagi 2 rumah sakit, 16 puskesmas, termasuk beberapa Pustu,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Pohuwato Fidi Mustafa menjelaskan bahwa pembangunan dan peningkatan fungsi Pustu merupakan bagian dari kebijakan nasional untuk mendekatkan akses layanan kesehatan hingga ke tingkat desa. Menurutnya, lembaga yang sebelumnya dikenal sebagai Polindes dan Poskesdes kini dilebur menjadi satu dalam bentuk Puskesmas Pembantu dengan cakupan layanan yang lebih luas.
“Melalui Pustu, pelayanan kesehatan tidak hanya dilakukan oleh bidan, tetapi juga melibatkan tenaga perawat dan dokter yang dapat melakukan praktik pelayanan di desa. Mulai dari pelayanan balita hingga lanjut usia semuanya bisa dilayani di sini,” jelas Fidi.
Ia menambahkan, fasilitas ini dapat digunakan warga setiap hari. Pihak Puskesmas nantinya hanya perlu menentukan petugas yang bertugas serta menyusun jadwal pelayanan secara rutin. Keberadaan Pustu juga dinilai strategis untuk memantau kondisi kesehatan masyarakat, sehingga penyakit seperti hipertensi dan gangguan kesehatan lainnya dapat terdeteksi lebih awal.
“Setiap individu di desa harus mendapatkan pelayanan kesehatan. Itu merupakan program Kementerian Kesehatan yang kami tindak lanjuti di daerah,” terangnya.
Ke depannya, Dinas Kesehatan juga telah mengajukan usulan pembangunan 25 unit Pustu baru untuk tahun 2027, sekaligus pengadaan kendaraan ambulans. Hal ini mengingat sebagian besar armada yang ada saat ini sudah berusia tua dan tidak layak pakai.
“Kami berharap usulan ini dapat terakomodir, mengingat sebagian besar ambulans di puskesmas sudah berusia tua dan tidak layak lagi beroperasi. Karena itu kami terus mengawal usulan tersebut ke pemerintah pusat,” tambahnya.
Menanggapi pertanyaan Camat Randangan mengenai prosedur operasional, Fidi menegaskan bahwa Pustu Desa Siduwonge dapat langsung digunakan setelah diresmikan. Tidak diperlukan izin tambahan karena fasilitas ini merupakan bagian dari jaringan pelayanan Puskesmas.
“Tinggal pihak puskesmas menerbitkan surat keputusan tentang siapa yang bertanggung jawab di Pustu ini serta mengatur jadwal pelayanan rutin. Ini pada dasarnya hanya perubahan dari sistem Poskesdes menjadi Pustu dengan peningkatan layanan,” pungkasnya.
(Abd)
(Abd)
