GORONTALO, SuaraIndonesia1.com – Aliansi Peduli Kemanusiaan kembali melontarkan kritik keras terhadap penanganan dugaan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Tibor 19, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango. Hingga saat ini, aliansi menilai belum ada transparansi yang jelas dari jajaran Polda Gorontalo terkait tindak lanjut tuntutan yang sebelumnya telah disuarakan dalam aksi demonstrasi.
Aliansi menegaskan bahwa praktik PETI di Tibor 19 bukan lagi sekadar isu biasa, melainkan persoalan serius yang menyangkut penegakan hukum, keselamatan masyarakat, kerusakan lingkungan, serta kredibilitas aparat penegak hukum di mata publik.
Dalam pernyataannya, Aliansi Peduli Kemanusiaan mendesak Kapolda Gorontalo untuk segera memanggil dan memeriksa Hendrik Hadju yang disebut-sebut dan diduga oleh massa aksi sebagai salah satu aktor utama dalam aktivitas PETI di Tibor 19. Selain itu, aliansi juga mendesak pencopotan Kapolres Bone Bolango dan Kasat Reskrim Polres Bone Bolango karena dinilai gagal menegakkan hukum terhadap aktivitas pertambangan ilegal yang berlangsung di wilayah hukumnya.
Aliansi juga mempertanyakan hasil kerja tim Ditreskrimsus Polda Gorontalo yang sebelumnya diketahui turun langsung ke lokasi PETI Suwawa. Menurut mereka, hingga kini publik belum mendapatkan informasi yang jelas mengenai hasil pemeriksaan maupun langkah penindakan yang telah dilakukan.
Perwakilan Aliansi Peduli Kemanusiaan, M. Fadli, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan berhenti mengawal persoalan tersebut sampai ada tindakan hukum yang nyata.
"Kapolda jangan tutup mata. Kami dari Aliansi Peduli Kemanusiaan menantang secara terbuka Kapolda Gorontalo untuk serius mempresure dan menuntaskan persoalan ini. Jangan sampai muncul dugaan di tengah masyarakat bahwa ada kongkalikong antara aparat penegak hukum dengan para pelaku atau bos-bos PETI. Jika hukum benar-benar ditegakkan, maka siapa pun yang terlibat harus diperiksa tanpa pandang bulu," tegas M. Fadli.
Ia juga menyoroti belum adanya pemanggilan terhadap pihak yang selama ini disebut dalam berbagai tuntutan aksi.
"Lagi dan lagi, nama yang kami suarakan yaitu Hendrik Hadju hingga saat ini belum terlihat dipanggil ataupun diperiksa. Padahal dugaan keterlibatannya dalam aktivitas PETI Tibor 19 telah menjadi tuntutan publik yang berulang kali kami sampaikan. Publik berhak mempertanyakan keseriusan aparat dalam mengusut aktor-aktor yang diduga berada di balik praktik tambang ilegal tersebut," lanjutnya.
Aliansi Peduli Kemanusiaan menegaskan bahwa mereka akan terus melakukan pengawalan, konsolidasi, dan aksi lanjutan apabila tidak ada perkembangan yang jelas dari aparat penegak hukum. Mereka juga menagih komitmen Kapolda Gorontalo yang sebelumnya berjanji akan menindaklanjuti berbagai laporan dan aspirasi masyarakat terkait maraknya PETI di wilayah Bone Bolango.
Menurut aliansi, penegakan hukum yang tegas dan transparan merupakan satu-satunya cara untuk menghilangkan persepsi publik mengenai adanya perlakuan berbeda terhadap para pelaku tambang ilegal. Jika tidak, maka kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum akan terus tergerus.
"Jangan hanya pekerja lapangan yang ditindak. Jika memang ada aktor besar yang diduga mengendalikan aktivitas PETI, maka mereka juga harus dipanggil, diperiksa, dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Hukum tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas," tutup M. Fadli.
(JO)
