GORONTALO, SuaraIndonesia1.com – Aliansi Peduli Kemanusiaan kembali menagih komitmen Kapolda Gorontalo terkait tuntutan yang telah disampaikan dalam berbagai aksi sebelumnya. Hingga saat ini, aliansi menilai belum terdapat perkembangan yang signifikan terhadap sejumlah tuntutan yang menjadi fokus perjuangan mereka.
Dalam pernyataannya, Aliansi Peduli Kemanusiaan menegaskan beberapa tuntutan utama, yakni mendesak Kapolda Gorontalo untuk memanggil dan memeriksa Hendrik Hadju yang oleh aliansi disebut perlu dimintai klarifikasi terkait dugaan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan Tibor 19, Kabupaten Bone Bolango. Selain itu, aliansi juga mendesak Kapolda Gorontalo untuk melakukan evaluasi terhadap penanganan perkara tersebut, termasuk mengevaluasi kinerja jajaran yang dinilai belum mampu memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
Koordinator Lapangan Aliansi Peduli Kemanusiaan, M. Fadli, menyampaikan bahwa hingga saat ini pihaknya belum melihat langkah konkret yang menjawab tuntutan masyarakat dan mahasiswa.
"Sejak aksi jilid pertama hingga saat ini, kami belum melihat adanya progres yang jelas terhadap tuntutan yang telah kami sampaikan. Jika aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian tidak sanggup menelusuri tuntutan yang kami sampaikan, maka kami Aliansi Peduli Kemanusiaan siap membayar polisi untuk menelusuri kasus tersebut," tegas M. Fadli.
Menurutnya, persoalan keselamatan kerja dan dugaan aktivitas PETI di Tibor 19 merupakan isu yang tidak dapat dipandang sebelah mata. Berbagai insiden yang terjadi di kawasan tersebut dinilai menjadi alarm serius bagi aparat penegak hukum untuk bertindak lebih tegas, profesional, dan transparan.
Aliansi Peduli Kemanusiaan menilai bahwa aspek keselamatan kerja harus menjadi perhatian utama. Aktivitas pertambangan yang diduga tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan berpotensi menimbulkan risiko besar terhadap keselamatan para pekerja dan masyarakat sekitar.
Oleh karena itu, aliansi kembali mendesak Kapolda Gorontalo untuk memeriksa Hendrik Hadju secara transparan dan akuntabel guna menjawab berbagai pertanyaan publik yang berkembang terkait aktivitas di kawasan Tibor 19. Menurut mereka, keterbukaan proses hukum menjadi hal yang penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
Aliansi Peduli Kemanusiaan menegaskan akan terus mengawal kasus dugaan PETI Tibor 19 hingga terdapat kejelasan dan kepastian hukum. Mereka berharap Kapolda Gorontalo segera mengambil langkah konkret terhadap tuntutan yang telah disampaikan, termasuk memanggil dan memeriksa Hendrik Hadju serta memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat mengenai perkembangan penanganan kasus tersebut.
"Tibor 19 bukan hanya soal tambang ilegal, tetapi juga soal keselamatan manusia dan wibawa penegakan hukum. Jangan sampai hukum terlihat tajam ke bawah, tetapi tumpul terhadap pihak-pihak yang memiliki pengaruh," tutup M. Fadli.
(JO)
